Astramus F. Tandang, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD Yogyakarta

Kesangsian dan Diskriminasi Gairah Demokrasi Mahasiswa di Kampus

Oleh: Astra Tandang

Tentu sebuah penderitaan intelektual yang luar biasa di ruang akademis jika menelusuri secara detil peristiwa seksi dunia pendidikan yang sedang bergulir akhir-akhir ini di kota Yogyakarta. Beberapa hari terakhir, mahasiswa di Yogyakarta resah karena kasus pencabutan status kemahasiswaan dari 22 mahasiswa Universitas Proklamasi (UP) 45 oleh Rektornya Bambang Irjanto.

Penggembaraan intelektual 22 mahasiswa UP 45 tersebut bermula dari kegelisahan mereka yang diekspresikan dalam bentuk aksi protes terhadap realitas pembangunan kampus yang jauh dari harapan sebagai wahana belajar yang kondusif, kreatif, mumpuni dan memberdayakan. Hal tersebut disinyalir, karena kurangnya fasilitas pendukung untuk kegiatan kemahasiswaan dalam memaksimalkan pengembangan potensi akademik mahaiswa.

Kasus kedua belah pihak ( antara 22 mahasiswa dan Rektor UP 45) yang sama-sama berada pada posisi di ujung tanduk tersebut, berawal dari upaya sejumlah mahasiswa merespon kemelut etalase demokrasi kampus yang jauh dari transparansi dan akuntabilitas pihak rektorat yang berjalan beriringan dengan mahalnya biaya kuliah yang wajib ditebus mahasiswa melalui aksi protes.

Kasus yang akan dihantarakan ke rumah rakyat atau yang dikenal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY melalui aksi damai sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Proklamasi pada Kamis, 10 Agustus lalu, adalah sebuah ironi demokrasi yang amat transparan.

Kampus yang dinobatkan sebagai laboratorium demokrasi kini menampilkan dirinya secara menggelikan dan mengerikan. Wahana yang semestinya menyediakan ladang kebebasan untuk memerdekakan pemikiran itu berubah menjadikan ruang anti demokrasi.

Mahasiswa pun kesulitan mendapatkan tempat yang wajar untuk mengkritisi setiap dinamika yang sedang ditampilkan dan dipertontonkan lingkungan pendidikan tinggi. Ini yang terjadi di Universitas Proklamasi 45, kebebasan berdemokrasi dikekang, budaya kritis dilumpuhkan.

Diskriminasi gairah demokrasi di kampus yang ditampilkan melalui wajah kampus sangat menakutkan. Situasi kampus yang menakutkan inilah berhasil mengantarkan saya pada sebuah kegusaran ilmiah. Ini adalahkecamuk intelektual yang harus ditenggarai.

Meski demikian, kegusaran itu pun seakan ditenangkan ketika saya mendudukannya pada analisis persoalan ‘problem kesangsian dan demokrasi’.

Terkait menyangsikan ini, Rene Descartes (1596-1650), filsuf yang memperkenalkan sebuah ide filosofis termasyur, yang disebutnya ‘methodicum doubth’ atau ‘kesangsian metodis’, menjelaskan bahwa kesangsian secara mendalam dapat dimanfaatkan untuk mempertanyakan dan menguji sesuatu yang lazim dianggap absolut.

Descartes menghendaki agar kita senantiasa menimbang realitas yang ada, meragukan segala sesuatu hingga sesuatu itu tidak dapat diragukan lagi, serta memposisikan kebenaran secara tepat.

Apa pesannya? Kita dituntut agar saatnya secara tepat dan cepat merajut sebuah pilihan sikap diri yakni kita harus sanggup mengambil ‘tempat intelektual’ yang tepat untuk menegasikan segala sesuatu yang diskriminatif, salah dan sesat. Namun, turut diperhatikan secara serius, sikap kesangsian kita terhadap sesuatu bukan seperti sebuah syair tanpa realitas, ia adalah sebuah sikap kritis, gelora kuriositas dan kecamuk intelektual berbentuk argumentasi yang didasari telaah ilmiah terhadap suatu kebenaran, keyakinan, dan ideologi.

Pada tataran inilah baru kita meyakini diri atas tindakan tersebut dengan meyebutkan kesangsian metodis, serta menjadi absah dalam sebuah tindakan yang diorentasikan untuk mengukur rasionalitas dan kemerdekaan serta menggugat diskriminasi atas kebebasan.

Tidak hanya itu, gagasan ini menjadi sebuah penghubung yang baik menuju pengembaraan akan sebuah kebenaran. Merupakan alat pengantar yang mumpuni dari suatu yang salah ke suatu yang benar, dari sesuatu sikap kerdil, diskriminatif, arogan dan represif ke sesuatu kebajikan intelektual yang siap menghargai setiap apresiasi dan sentilan kritis. Kesangsian metodis Descartes adalah sebuah alat analis kritis terhadap suatu bangunan ideologi yang dianggap mapan dan final.

Keyakinan atau ideologi yang diwarnai sikap diskriminasi dan merepresi kemanusiaan adalah sebuah kenyataan yang harus terus dipertanyakan dan diluruskan. Sewajarnya, ideologi yang diamini tersebut harus berkontribusi positif pada pengembangan kehidupan manusia atau harus produktif dan konstruktif bagi kemerdekaan diri dalam membentuk kualitas hidup sosial.

Ideologi yang telah dikultuskan tersebut harus mampu diperbaharui dirinya melaui peleburan bersama sikap kritis kita berdasar kesangsian metodis, runtut dan kritis. Dengan itu, kedekatan kita akan sebuah kebenaran akan semakin dekat dan dialektika ideologi yang telah dikultuskan menuju tarnsformasi kebaikan dan kebenaran itu dapat dituntaskaan dari perkara-perkara represif, diskriminatif, pembungkaman akan kemerdekaan diri dan dijauhkan dari individu atau golongan murahan yang berseliweran mencedrai dialktika peradaban humanistik ideologi tersebut.

Bagaimana relevansi argumentasi​ Descartes dengan kondisi kampus saat ini.

Kampus sebagai muara tempat berlangsungnya proses transisi ideologi demokrasi secara terus-menerus sebagian upaya mendekatkan dirinya dengan kebenaran, yang syarat dimanteli analisis akademis tentu harus siap menyangsikan dirinya terus menerus.

Demokrasi kampus harus menjadi arena yang menjamin produktifitas intelektual dan sikap konstruktif segenap civitas akademikannya. Demokrasi kampus harus sanggup mewadahi pertarungan sikap kritis segenap penghuninnya dalam membetuk warga yang demokratis melalui kebijakan-kebijakan, pembangunan-pembangunan dan kepastian kampus dalam menyediakan dinamika kampus yang demokratis.

Sebuah aksi protes mahasiswa atas ketidakikeikutsertan Rektor dalam mendandani kampus yang demokratis adalah sebuah keharusan dan mesti dilihat sebagai sebuah elemen substansial bagi tumbuhnya demokrasi itu sendiri di lingkungan kampus. Adalah sebuah realitas yang memuakkan, menjijikan dan menggelikan jika status kemahasiswaan dari setiap mahasiswa dibungkam dan terlarut dengan tawaran dunia yang hedoni, konsumerisme yang memenjarakan diri tanpa menggerakkan dirinya bertarung dengan realitas demokrasi kampus yang kian menipis.

Meski demikian, aksi yang digelar mahasiswa UP 45 yang kini melebur dalam aliansi mahasiswa Proklamasi dalam menuntut demokratisasi kampus, bagi sebagain kalangan atau dalam hal ini pihak Yayasan dan Rektor UP 45 merupakan sebuah getaran petir di siang bolong. Kesangsian mahasiswa melalui gugatannya dalam aksi bagi para petinggi di kampus UP 45 adalah iblis yang menakutkan. Hal ini lebih dipengaruhi sikap yang mapan, nyaman dan anti kritik yang tumbuh membentuk kultur dalam sikap hidup para petinggi kampus. Sebab, secara esensial daya dobrak dari kesangsian yang dilakukan mahasiswa akan senantiasa menerobos batas kenyamanannya dan membongkar serta mencabik-cabik kemapananya yang ia pelihara selama ini.

Jika gelombang protes ini terus disemarakan, maka kita diselamtkan dari ideologi yang mungkin telah terjebak pada kesesatan dan kecendrungan yang diskriminatif ataupun represif terhadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan berpikir. Karena itu, kesangsian metodis ini menjadi mesin perawat sekaligus pemangkas atas ideologi kolektif yang telah terkontaminasi rumput-rumput liar dan debu-debu kepentingan sesat yang melekat pada ketiak perakus kekuasaan.

Kesangsian yang dilakukan mahasiswa akan siap membasmi habis semua kepalsuan politis yang berserakan di tubuh institusi perguruan tinggi.
Kesangsian yang dinobatkan sebagai ‘musuh’ terbesar kemapanan hendaknya terus dimiliki oleh setiap individu, khususnya mahasiswa dalam menuntaskan prahara demokrasi kampus. Mahasiswa harus terus memiliki daya dobrak yang dibarengi sikap militansi dan ketajaman berfikir kritis dalam meluruskan status kampus sebagai laboratorium demokrasi.

Secuil kisah di UP 45 adalah realitas dunia pendidikan yang harus terus digugat. Digugat atas parahnya kebudayaan demokrasi yang tumbuh dan bersemai di lingkungan kampus. Dilayangkannya surat pemberhentian status kemahasiswaan dari 22 mahasiswa UP 45 adalah sebuah ‘abstraksi’ dari situasi, dimana kemerdekaan berfikir dan bertindak mahasiswa dalam merawat demokrasi kampus selalu mendapat tempat yang sempit dan dibentengi perlawanan yang tak wajar. Namun demikian, kesangsian yang terus dilakoni melaui diskusi, aksi dan audiensi selama ini jangan dilihat sebagai ‘jenazah’ dalam peti mati kekuasaan yang tidak boleh ditangisi. Melainkan sebuah seruan menggelagar dari dunia pendidikan ke seluruh pelosok negeri akan sebuah kepastian kebangkitan demokrasi dunia pendidikan Indonesia di era reformasi ini.

Penulis adalah Sekretaris Jendral PMKRI Cabang Yogyakarta

<

Komentar

Loading Facebook Comments ...

Login

Welcome! Login in to your account

Remember meLost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register