Ketua Jangkar Jokowi Harapkan Cawapres Jokowi Putra Terbaik Sumatera

0
304

Kabarnusantara.net – Pemanasan pilpres 2019 telah ditabuh pasca diputuskannya tahapan pilkada 2018 tahun ini dan tahapan pemilu serentak legislatif dan presiden 2019. Pilkada serentak 2018 ini menjadi ajang menghidupkan mesin partai dalam mengagregasi seluruh kekuatan partai pengusung maupun pendukung calon kepala daerah dalam memenangkan kontestasi awal jelang kontestasi final di 2019.

Tentu setiap partai/koalisi partai berharap target pemenangan tertentu atas sejumlah daerah dengan harapan lebih maksimal perolehan kursinya untuk pileg 2019.

Pertarungan di 2019 akan sedikit berbeda mengingat untuk pertama kalinya pemilu legislatif bersamaan langsung dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Demikian yang disampaikan Ketua Presidium Nasional Jangkar Jokowi, I Ketut Guna Artha.

“Jika mengacu pada perolehan kursi DPR RI hasil Pileg 2014 sebagai ambang batas pencapresan parpol atau gabungan parpol maka ketika Nasdem, Golkar, PPP, Hanura dan PDI Perjuangan telah memutuskan kembali pencapresan Jokowi untuk 2019 maka telah memenuhi 290 kursi (51,79%) atau 52,21% suara (NasDem 35 kursi dari 8.402.812 (6,72%) suara; Golkar 91 kursi dari 18.432.312 (14,75%) suara; PPP 39 kursi dari 8.157.488 (6,53%) suara; Hanura 16 kursi dari 6.579.498 (5,26%) suara; PDI Perjuangan 109 kursi dari 23.681.471 (18,95%) suara).

Jika Prabowo resmi didukung Gerindra dan PKS maka telah memenuhi syarat minimal 113 kursi (20,18%) dimana Gerindra 73 kursi 14.760.371 (11,81%) suara; PKS 40 kursi dari 8.480.204 (6,79%) suara.

Maka sisa kursi yang tidak menentukan bergabung ke koalisi Jokowi maupun Prabowo dapat saja mengusung Capres ketiga. Konsekwensinya memunculkan figur Capres ketiga membutuhkan kesepakatan diantara Demokrat, PAN dan PKB.

“Dan sepertinya ini tidak mudah. Oleh karena itu saya lebih yakin pertarungan pilpres akan mengerucut ke head to head jilid kedua antara Jokowi vs Prabowo. Oleh karena itu formasi baru untuk dipasangkan sebagai Cawapres menjadi menarik,” jelas I Ketut Guna Artha.

“Sebagai pendukung Jokowi, saya berharap bapak Jokowi menentukan pasangannya sebagai Cawapres di tahun 2019 yang berasal dari putra terbaik Sumatera.

Pertimbangan itu, kata Ketut, berdasarkan atas siklus kepemimpinan nasional sejak era Presiden Sukarno didampingi Hatta (Bukit Tinggi, Sumatera Barat), lalu dilanjutkan Presiden Soeharto yang didampingi Sri Sultan HB IX (Jogjakarta), Adam Malik (Pematangsiantar, Sumatera Utara), Umar Wirahadikusumah (Sumedang, Jawa Barat), Soedharmono (Gresik, Jawa Timur), Try Sutrisno (Surabaya, Jawa Timur), BJ Habibie (Parepare, Sulawesi Selatan) dan pernah menjadi Presiden setelah Soeharto lengser.

Kemudian saat Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) didampingi Megawati Soekarnoputri (kelahiran Jogjakarta), menjadi Presiden setelah Gusdur.
Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi Hamzah Haz (Ketapang, Kalimantan Barat). Lalu saat Presiden Susilo Bambang Yudoyono didampingi Jusuf Kalla (Bone, Sulawesi Selatan), Boediono (Blitar, Jawa Timur).

Hasil pilpres 2014 Presiden Joko Widodo didampingi Jusuf Kalla (Bone, Sulawesi Selatan). Dengan demikian tokoh Sulawesi Selatan sudah 2 orang pernah menjadi Wakil Presiden bahkan menjadi Presiden walaupun dalam waktu singkat. Sementara itu bapak Jusuf Kalla sudah 2 periode menjadi Wakil Presiden.

“Saat ini saya amati sejumlah nama tokoh asal Sumatera memiliki reputasi baik, berintegritas, memiliki kapasitas dan pengalaman luas dalam skala nasional maupun internasional. Adapun nama-nama tokoh tersebut yang layak dipertimbangkan mendampingi Jokowi sebagai Cawapres yakni: 1) Sri Mulyani Indrawati (Bandar Lampung, Lampung), Menteri Keuangan saat ini, 2) Tito Karnavian (Palembang, Sumatera Selatan), Kapolri saat ini, 3) Luhut Binsar Pandjaitan (Toba Samosir, Sumatera Utara), Menko Kemaritiman saat ini.

“Namun demikian tentu yang memutuskan siapa yang paling layak mendampingi Jokowi (kader PDI Perjuangan) di pilpres 2019 adalah kesepakatan koalisi partai pengusung dengan mempertimbangkan semua variable termasuk elektabilitas,” demikian I Ketut Guna Artha mengakhiri. (drs/cbn)