breaking news New

KPK Dinilai Takut Hadapi Praperadilan Setya Novanto

Bagikan

Jakarta – Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap licik menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto.

“KPK selalu mengatakan bahwa mereka siap 100% menghadapi praperadilan. Tapi akhirnya waktu tanggal 30 kemarin, waktu dipanggil sidang tidak hadir dan minta tunda 3 Minggu. Kita bisa melihat bagaimana kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh penyidik daripada KPK,” ujar Fredrich.

Ia menyebut KPK pada dasarnya takut berhadapan Novanto di sidang praperadilan. “Memang pada dasarnya mereka itu takut,” tutur Fredrich.

Fredrich juga menanggapi sikap KPK yang terburu-buru untuk melimpahkan berkas perkara Setya Novanto.

“Mempercepat pelimpahan berkas Novanto adalah untuk menghindari praperadilan, jelas dalam hal ini sudah melecehkan hak daripada klien kami,” katanya.

Dikatakannya, untuk mengajukan suatu praperadilan itu adalah hak untuk membela yang diberikan oleh negara.

“Tetapi dengan adanya suatu permainan Justru membuktikan bahwa mereka tidak siap. Dan saya yakin, mereka itu pasti akan kalah 2-0 kalau praperadilan dijalankan. Saya yakin 100%,” tegasnya.

Fredrich menyampaikan bahwa KPK telah melanggar hukum karena tidak menjalankan perintah UU yang tertulis dalam putusan praperadilan.

“Putusan pertama aja KPK belum menjalankan, dalam diktum amar putusan ketiga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan, itu kan sampai hari ini saya belum menerima surat perintah penghentian penyidikan,” jelasnya.

“Jangan mengatakan bahwa KPK punya UU yang menyatakan dia tidak boleh mengeluarkan SP3, tetapi inikan bukan KPK mengeluarkan SP3, tetapi KPK melaksanakan perintah UU dalam hal ini melalui Hakim,” sambungnya.

Dia menegasman, KPK harus melaksanakan perintah hukum atau perintah UU.

“Putusan hukum, tidak bisa dijadikan dijadikan alas hukum bagi kasus lainnya, kecuali di Amerika, kita Eropa kontinental bukan anglo Saxon. Kalau di Amerika setiap putusan itu bisa dijadikan dasar hukum bagi putusan selanjutnya, di Indonesia gak berlaku. Mungkin mereka lupa. Itu pelajaran hukum semester satu,” tutur Fredrich.

Saya hanya mengungkapkan kebenaran. Apa yang benar kata buktikan saja.

KPK tidak melaksanakan putusan hakim, makanya unsur 212 dan 414 harus kena itu, tuntutan penjaranya 9 tahun. Maka saya laporkan, tapi kenapa penyidik berjalan di tempat. Kami hanya punya hak melaporkan tidak punya hak memaksa.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password