breaking news New

Kompak NTT Dukung Rencana TPDI Lapor Bupati Ende ke KPK

Bagikan

JAKARTA- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) NTT mendukung langkah Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang berencana melaporkan dugaan korupsi Bupati Ende ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Komitmen kuat TPDI untuk memberantas korupsi di NTT harus didukung mengingat NTT masuk dalam kategori Darurat Korupsi,” ujar Koordinator Kompak NTT, Gabriel Goa kepada kabarnusantara.net, 1 Februari 2018.

Gabriel Goa menyampaikan, pihaknya siap mengawal Laporan TPDI ke KPK RI. Selain itu mendesak KPK RI, Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengawasi ketat penegakan hukum tindak pidana korupsi di NTT.

“Karena terkesan aparat Penegak Hukum di NTT kurang serius dalam menindak tegas dan memproses secara hukum Pelaku dan. Auktor Intelektual Tindak Pidana Korupsi di NTT,” tegasnya.

Sebelumnya Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mengatakan, pihaknya menerima Informasi dari Masyarakat untuk diteruskan kepada KPK hingga ke Presiden Jokowi atas dugaan korupsi pekerjaan sejumlah proyek yang menggunakan dana APBD di Kabupaten Ende.

Menurut Petrus, dugaan Korupsi tersebut melibatkan kroni-kroni Bupati Ende, Marselinus J.W. Petu lewat sebuah Perusahaan Konsultan atas nama CV. Sao Ria Plan.

“Perusahaan ini diduga keras mempunyai hubungan pemilikan dan/atau pengurusan dengan Bupati Ende, dan merupakan salah satu Perusahaan Konsultan dalam Kroni Bupati Ende yang nyaris tak bisa disentuh oleh aparat Penegak Hukum di Kabupaten Ende. Padahal banyak Laporan Masyarakat tentang dugaan korupsi yang terjadi, namun Pihak Kepolisian sulit melakukan Penyelidikan maupun Penyidikan atau kalaupun melakukan Penyidikan,” ujar Petrus.

Saat ini, kata Petrus, terdapat sejumlah kasus untuk sejumlah proyek yang ditenggarai bermasalah hukum yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi atau KKN.

“Terkait penanganan 44 Paket Perencanaan Pekerjaan pada sejumlah Instansi Pemerintah Kabupaten Ende untuk Tahun Anggaran APBD Tahun 2015, yang lazimnya sudah ditetapkan pada pertengahan Bulan Desember Tahun 2014, masing-masing : Dinas Pendidikan dan Olahraga sebanyak 18 Paket; Dinas Kesehatan sebanyak 6 Paket; Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 3 Paket; Sekretariat Daerah sebanyak 1 Paket; Dinas Pertanian sebanyak 5 Paket; Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sebanyak 5 Paket; Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 5 Paket; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 Paket,” jelas Petrus. (KbN/CBN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password