Beranda Hukum KPU dan Polda NTT Diminta Klarifikasi Distribusi Dana Pilkada NTT 2018

KPU dan Polda NTT Diminta Klarifikasi Distribusi Dana Pilkada NTT 2018

0

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator TPDI, Petrus Selestinus meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT dan Polda NTT untuk mengklarifikasi distribusi anggaran untuk Pilkada NTT 2018.

“BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas nama kepentingan umum perlu segera melakukan audit “dengan tujuan tertentu” terhadap penggunaan dana anggaran untuk Pilkada NTT 2018 (Pilgub dan Pilbub) sebesar Rp. 318.530.930.00,- (tiga ratus delapan belas miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), baik terhadap KPU Provinsi dan beberapa Kabupaten di NTT maupun terhadap Polda NTT, untuk pengamanan Pilkada 2018,” kata Petrus Selestinus kepada Kabarnusantara.net, Kamis (26/7/2018) di Jakarta.

Petrus menjelaskan, Polda NTT diminta klarifikasi karena tanggung jawab keamanan untuk penyelenggaraan Pilkada NTT 2018, sumber dananya berasal dari APBN-APBD melalui Pemprov dan Kabupaten masing-masing Dapil.

“Masyarakat mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan anggaran oleh oknum KPU dan oknum pejabat Polda NTT, karena dikhawatirkan penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan atau pembayaran untuk petugas PPK, PPS, KPPS, Panwas dll., tidak sesuai dengan standar gaji yang sudah ditentukan atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, sehingga petugas di lapis paling bawah yaitu PPK, PPS, KPPS, Panwas dll., dan anggota Polri yang menjalankan tugas pengamanan Pilkada di setiap lokasi tidak mendapatkan haknya secara wajar atau proporsional,” jelas Petrus.

Petrus mengatakan, audit ini sangat penting, pertama karena pemilu atau pilkada berasaskan pada sikap jujur, adil, proporsional, terbuka, profesional, akuntabel.

Oleh karena itu, setiap ada dugaan keras terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran untuk penyelenggaraan dan pengamanan Pilgub dan Pilbub yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk KPU dan Polda yang menyelenggarakan Pilkada, maka penggunaannya harus dikontrol oleh publik, terlebih-lebih ketika penggunaan anggaran itu tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk distribusi jatah lauk pauk dan honor bagi setiap anggota Polri yang bertugas di lapangan dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diberikan.

TPDI mengaku sudah mendapat informasi masyarakat dari Kupang NTT, tentang  adanya keluhan dari beberapa personil petugas lapangan, baik dari petugas KPU (PPK, PPS, KPPS, Panwas, dll), juga anggota Polri yang bertugas di lapangan selama pengamanan Pilgub dan Pilkada.

“Dana yang diberikan kepada petugas KPU dan kepada anggota Polri yang bertugas jumlahnya sangat minim, tidak memadai sedangkan beban tugas yang dipikul petugas KPU dan anggota Polri luar biasa berat, sehingga ada dugaan anggaran untuk Pilkada dan pengamanan Pilgub dan Pilbub disunat oleh oknum pejabat Pemprov, Pemkab, KPU dan oknum Polri dalam jumlah puluhan miliar rupiah. Ini butuh sikap transparan dan akuntabel dari para stakeholder,” Petrus mengungkapkan. (CBN)