Beranda Nasional Menanti Ketua Baru dan Tantangan Penguatan Kelembagaan MK

Menanti Ketua Baru dan Tantangan Penguatan Kelembagaan MK

0

Jakarta, Kabarnusantara.net – Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (28/4), mengakhiri polemik tentang dapat tidaknya Arief Hidayat dipilih kembali menjadi ketua MK.

Para hakim sepakat bahwa Arief tidak bisa lagi menjabat ketua MK karena telah menjabat 2 periode.

Hasil RPH ini membawa harapan baru dan menyelamatkan integritas kelembagaan MK yang selama masa kepemimpinan Arief mengalami pelemahan, baik karena perilaku Arief yang menyalahi standar etika hakim maupun terkait kualitas putusan hakim.

Ketua baru yang akan dipilih pada 2/4 pekan depan, haruslah sosok mumpuni di bidang ketatanegaraan, memiliki integritas tinggi, dan independensi kuat di atas rata-rata hakim konstitusi. Ketua MK baru juga haruslah sosok yang potensial membawa perubahan, bukan penikmat status quo dan enggan keluar dari zona nyaman.

Meskipun hak memilih itu ada pada 9 hakim konstitusi, aspek-aspek di atas haruslah menjadi rujukan para hakim.

Tidak boleh terjebak pada faksionisme kelompok yang hanya akan merugikan para pencari keadilan konstitusional dan memperlemah kelembagaan MK.

“Saya mengetuk hati para hakim untuk berhenti berpolitik dalam pemilihan ketua dan dalam pengambilan putusan-putusan perkara di MK. Karena MK bukanlah tempat berpolitik para politisi.”

Di tengah menguatnya konservatisme di tubuh MK, lembaga negara ini membutuhkan pimpinan yang mampu menebarkan spirit aktivisme pada hakim lain untuk mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas dan progresif, seperti pada periode Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Prioritas penguatan kelembagaan MK sebagai justice office yang modern, akuntabel, dan terpercaya juga harus menjadi agenda ketua baru.

Dalam jangka panjang, MK harus memberikan kesempatan bagi para pembentuk UU untuk melakukan penguatan MK melalui perubahan UU MK, untuk kembali menata sistem pengawasan, pembatasan absolutisme kewenangan MK, model rekrutmen, dan pembaruan manajemen perkara dan persidangan. Selama ini, penguatan kelembagaan MK selalu dimentahkan oleh MK melalui proses uji materiil, sehingga MK sama sekali tidak mengalami pembaruan sistemik sejak kasus korupsi yang menjerat Akil Muchtar, Patrialis Akbar, dan kasus pelanggatan etik yang menyengat Arief Hidayat. (KbN)

Ismail Hasani, Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Peneliti Senior SETARA Institute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here