Beranda Editorial Mengecewakan, Penanganan Kasus OTT Iptu Aldo Mengarah pada Penghentian

Mengecewakan, Penanganan Kasus OTT Iptu Aldo Mengarah pada Penghentian

0

JAKARTA – Penanganan kasus OTT Propam Polda NTT terhadap Iptu Aldo Febrianto, SIK. Kasat Reskrim Polres Manggarai, pada tanggal 11 Desember 2017, hingga memasuki bulan ke 5(lima) Iptu Aldo Febrianto, SIK. belum diberi status tersangka dan ditahan.

Padahal sejak tanggal 4 Januari 2018, TPDI dan Forum Pemuda NTT Jakarta dalam Audiensi meminta agar Kompolnas memantau penanganan kasus ini, karena aroma penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus OTT Iptu Aldo Febrianto sudah tercium merebak dimana-mana.

“Sebagai sebuah operasi yang dipersiapkan matang, maka OTT Propam Polda NTT, mustahil tidak terpenuhi unsur pidana pemerasan dan/atau suap, apalagi bukti-bukti materil yang mendukung OTT, berupa temuan uang Rp. 50 juta dari tangan Iptu Aldo Febrianto dibenarkan oleh korban  Yustinus Mahu, bahwa uang itu pemberian dari dirinya saat berada di TKP dan telah disita Propam Polda NTT,” jelas Pengamat hukum dari TPDI, Petrus Selestinus kepada kabarnusantara.net.

Sejak audiensi pada tanggal 4 Januari 2018 itu, TPDI mendapat 3 (tiga) surat berturut-turut dari Kompolnas, menginformasikan hasil pemantauannya terhadap kinerja Propam dan Penyidik Polda NTT.

Terakhir, melalui suratnya No : B-520/Kompolnas/4/2018, tertanggal 16 April 2018, dengan menginformasikan penjelasan Polda NTT sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 19 Maret 2018.

“Namun demikian, setelah membaca Surat Kompolnas Nomor : B-520/Kompolnas/4/2018, tertanggal 16 April 2018, khususnya pada butir 2 (dua), justru mengagetkan dan sekaligus mengecewakan, karena terdapat kecenderungan kuat bahkan upaya yang nyata dari Penyidik dan Propam Polda NTT untuk mengakhiri penyelidikan kasus dugaan pemerasan hasil OTT Propam Polda NTT dan akan menindak Iptu Aldo Febrianto hanya dari aspek Penegakan Disiplin di Internal Polri,” ungkap Petrus.

Kecenderungan itu, kata dia, nampak jelas dari hasil gelar perkara Polda NTT, tanggal 19 Maret 2018 yang menginformasikan beberapa hal yang bersifat memperlemah proses hukum dan menegasikan harapan dan rasa keadilan publik Manggarai.

“Yaitu Sdr. Yustinus Mahu sebagai korban tidak berniat memberikan uang Rp. 50 juta yang diduga atas permintaan Iptu Aldo Febrianto dan tidak berkeinginan perkara tsb. dilanjutkan secara hukum, kecuali hanya ingin diselesaikan melalui Penegakan Disiplin Internal Polri agar kejadian sejenis tidak terulang; dan
merujuk kepada pendapat ahli hukum pidana dari Undana Kupang Sdr. Dr. Pius Bere, SH. M.HUM bahwa peristiwa pemberian uang dari Sdr. Yustinus Mahu kepada Iptu Aldo Febrianto tidak memenuhi unsur tindak pidana umum pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pidana Korupsi pasal 12 huruf 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor,” lanjut Petrus.

Petrus menilai, penjelasan Polda NTT di atas, memperlihatkan sebuah kecenderungan bahkan upaya yang sangat kuat di kalangan Penyelidik dan Propam Polda NTT bahwa proses hukum atas kasus Iptu Aldo Febrianto hanya akan diselesaikan melalui mekanisme Penegakan Disiplin Internal Polri.

“Sementara penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pemerasan atau Suap (Tipikor) diduga akan dihentikan hanya dengan alasan niat Sdr. Yustinus Mahu sebagai korban tidak ingin kasus ini dilanjutkan dan tidak berniat memberikan uang Rp. 50 juta dimaksud, karena Yustinus Mahu hanya mengikuti saran Kabid Propam Polda NTT untuk memberikan uang Rp. 50 juta kepada Iptu Aldo Febrianto dan ingin diselesaikan melalui instrumen Penegakan Disiplin di Internal Polda NTT yang diperkuat dengan pendapat ahli hukum pidana.”

TPDI, Forum Pemuda NTT di Jakarta bahkan Masyarakat Manggarai sangat berkeberatan dengan cara penanganan kasus OTT Propam Polda NTT dan Penyidik Polda NTT yang terkesan bertele-tele, melindungi kepentingan korps, melanggar  pasal 34 Peraturan KAPOLRI No. : 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu terhadap kasus  Tertangkap Tangan,  Petugas langsung menyerahkan tersangka kepada Penyidik kepolisian terdekat.

“Namun sudah 5 bulan penyelidikan, status Iptu Aldo Febrianto masih Terperiksa. Ini mengindikasikan sebuah rekayasa sedang berjalan demi melindungi nama baik korps dan mengkapitalisasi posisi Yustinus Mahu yang rentan terhadap bayang-bayang akan dijadikan Tersangka suap, sehingga korban Yustinus Mahu diduga diarahkan untuk tidak melanjutkan tuntutannya terhadap Iptu Aldo Febrianto, sambil melihat reaksi publik Manggarai,” ucap Petrus.

Padahal, jelas Advokat Peradi ini, kelanjutan penangan kasus ini tidak boleh bergantung kepada niat Yustinus Mahu sebagai korban yang merasa diperas atau memberi suap kepada Iptu Aldo Febrianto, karena konten kasus ini adalah Tindak Pidana Umum dan/atau Tipikor bukan delik aduan, sehingga tidak boleh diserahkan pada kehendak korban Yustinus Mahu mau terus atau cabut.

“Kita tahu Yustinus Mahu memiliki posisi yang rentan untuk ditakut-takuti sehingga diduga telah ditakut-takuti akan ditindak berdasarkan pasal suap dan masuk penjara juga. Tetapi itu silahkan saja direkayasa, toh ini bukan delik aduan, ini delik Pidana Umum dan Khusus/Tipikor. Apalagi pengungkapan kasus ini adalah hasil dari sebuah OTT Propam Polda NTT yang merespons keresahan Masyarakat Manggarai dan sangat menyita perhatian publik di Manggarai,” ujarnya.

Yustinus Mahu sudah menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memberikan uang Rp. 50 juta tersebut kepada Iptu Aldo Febrianto bahkan tidak berniat untuk menuntut Iptu Aldo Febrianto secara hukum.

“Itu berarti Yustinus Mahu ingin menegaskan bahwa yang punya niat mendapatkan uang dari dirinya datang dari Iptu Aldo Febrianto yang kala itu menduduki jabatan startegis selaku Kasatreskrim Polres Manggarai,” tambah Petrus.

Karena itu, Menurut Petrus, Yustinus Mahu boleh saja berkeinginan tidak menuntut dan mencabut Laporan Polisi bahkan mencabut semua keterangan yang sudah di BAP-pun silahkan, tetapi kasus Pemerasan atau Suap yang di OTT ini bukan delik aduan, karena itu sikap tegas, profesional, jujur dan konsisten dari Penyidik dan Propam Polda NTT harus dikedepankan dan ditunggu Publik.

“Jangan bodohi masyarakat NTT terus menerus, jangan lukai rasa keadilan publik dengan sikap-sikap tidak bertanggungjawab. Negara sudah keluarkan biaya triliunan rupiah untuk peningkatan pelayanan keadilan di NTT tetapi mutu pelayanan keadilan di NTT semakin memprihatinkan hanya karena ulah oknum aparat,” demikian Petrus.

Kapolri Jend. Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Teknis Polri, tanggal 6 Maret 2018 di Mercure, Hotel di Ancol, Jakarta Utara, belum lama ini menyatakan bahwa wajah Polri rusak akibat turunnya kepercayaan publik sebab perilaku Reserse di Polri, Reserse Polri paling banyak menyumbang citra buruk Polisi dalam tugas pelayanan keadilan kepada masyarakat (Kompas.com tanggal 6 Maret 2018). (CBN)