breaking news New

PMKRI Ruteng : Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi – JK Indonesia Belum Hebat

PMKRI Cabang Ruteng pada saat menggelar Aksi penolakan Penutupan Galian C di Kabupaten Manggarai (Foto: Facebook Nana Patris Agat)
Bagikan

Ruteng, Kabarnusantara.net -Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia Cabang Ruteng,  sejak awal berkomitmen komit untuk mengawal kebijakan pemerintah. Melalui  press release yang diterima pada hari Jumaat, 20 Oktober 2017  PMKRI Ruteng  merumuskan tajuk evaluasi dalam rangka mengevalusi tiga tahun kepemimpinan Jokowi JK yang jatuh pada 20/10/2017.

Dalam press releaseNya, PMKRI Cabang Ruteng menilai masih ada paket kebijakan yang belum dimaksimalkan oleh Pemerintah saat ini. Sebut saja, pemerataan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pendapatan masyarakat. PMKRI Ruteng juga menilai gaungan revolusi mental, nawacita dan blusukan yang menjadi spirit kepemimpinan Jokowi berhasil menarik simpati rakyat.

Ketua Presidim PMKRI RUteng, Dionisius  Upartus Agat mengatakan,  Masalah penegakan hukum juga menjadi sorotan dalam mengevaluasi Pemerintahan Jokowi – JK. Ketidakpastian penegakan hukum yang kemudian menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat Indonesia, negara seolah-olah melakukan pembiaran terhadap kelompok tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.  Penegakan hukum yang tebang pilih, pengusutan kasus HAM yang berkepanjangan dan Intrervensi negara dalam penegakan hukum menjadi catatan kritis yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah.

“Ketidakpastian Hukum di Indonesia telah menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat Indonesia dan Negara seolah-olah melakukan pembiaran terhadap kelompok tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa”, Ujar Patris sapaan Dionisius  Upartus Agat.

Patris melanjutkan, Persoalan sosial kemasyarakatan (pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial) serta predikat negatif dalam skala nasional yang sampai hari ini melekat dan menghantui masyarakat NTT, bagi kami merupakan pertanda lemahnya komitmen dan koordinasi Pemerintah dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada di NTT. Satu hal juga yang kami sorot adalah lemahnya kreativitas dan kemampuan Pemerintah daerah menerjemahkan program pembangunan nasional. Kami menilai Pemerintah daerah kabupaten manggarai raya gagap dan gagal menyesuaikan program nasional untuk diterapkan di tingkatan lokal-regional.

“Persoalan sosial kemasyarakatan sampai hari ini melekat dan menghantui masyarakat NTT bagi kami merupakan pertanda lemahnya komitmen dan koordinasi Pemerintah dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada di NTT, dan ini diakibatkan lemahnya kreativitas dan kemampuan Pemerintah daerah menerjemahkan program pembangunan nasional seperti Manggarai Raya yang Gagap dan menyesuaikan program nasional untuk diterapkan di tingkatan lokal-regional”, Tandas Agath.

Diakhir press release, Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia, Cabang Ruteng menyampaikan beberapa tunututan sebagai berikut :

  1. Mendesak Pemerintahan Jokowi – JK mengeluarkan paket kebijakan pemerataan pembangunan (ekonomi dan infrastruktur) di seluruh Indonesia
  2. Optimalisasi penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan nasional
  3. Mendesak Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berkoordinasi lebih intens dalam menyelesaikan persoalan ditengah masyarakat
  4. Pemerintah Daerah lebih sigap dan cermat dalam menerjemahkan dan menerapkan program pembangunan nasional agar efektif dengan kondisi daerah. (OWL/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password