breaking news New

Penegak Hukum ‘Jangan Mandul’ Hadapi ‘Politik Uang’ dan ‘Sara’

Zona Merah, Pilkada 2018 (doc. Istimewa)
Bagikan

Politik uang dan Sara dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, dua jenis kejahatan pemilu (Pilkada dan Pilpres), yang akan menjadi dua isu paling menakutkan dalam dinamika politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Hal ini diungkapkan Koordinator TPDI dan Advokad Petrus Selestinus, Sabtu (30/12).

Menurut Petrus suka tidak suka masalah “Politik uang” dan “Sara” akan menjadi isu yang paling menonjol, karena sebagian orang tidak segan-segan melakukannya tanpa merasa bersalah untuk memenangkan Paslonnya dalam kontestasi Pilkada dan Pilpres.

Petrus mempertanyakan, mengapa penegak hukum seakan-akan menjadi mandul, ketika berhadapan dengan kejahatan Politik Uang dan Sara. Padahal lanjutnya, perbuatan “Politik Uang” dan “Sara” merupakan Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU, dan kejahatan Politik Uang dan Sara dalam event politik, bukanlah kejahatan yang rumit dan sulit pembuktiannya.

Pokok masalahnya, menurut Petrus Selestinus terletak pada tidak adanya “political will” Pembentuk UU untuk mengatur secara komprehensif dengan sanksi hukum yang berat terhadap pelaku kejahatan Politik Uang dan Sara.

Menurutnya, kebijakan legislasi dalam pengaturan pasal Politik Uang dalam UU Pilkada dan Pilpres hanya secara sumir dan dengan ancaman pidana yang ringan sehingga cenderung diskriminatif, itupun hanya terhadap Pasangan Calon dan Tim Sukses yang melakukan politik uang.

Lalu bagaimana dengan kejahatan Politik Uang yang dilakukan oleh mereka yang di luar Pasangan Calon?

Petrus berpendapat, timses dan di luar masa kampanye, tidak dijangkau oleh ketentuan ini. Begitu pula dengan ancaman pidana Sara dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan dalam  UU ITE jauh lebih berat, telah dinegasikan oleh ketentuan Sara di dalam pasal 69 UU Pilkada, dan inilah yang menyebabkan subur dan berkembangnya kejahatan Politik Uang dan Sara yang paling ditakuti.

Petrus pun melihat dari dampak yang ditimbulkannya, maka kejahatan Politik Uang dan Sara, sama-sama menimbulkan daya rusak yang tingggi pada tatanan demokrasi, budaya dan tradisi masyarakat yang pada gilirannya mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

Ancaman pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku kejahatan Poltik Uang dan Sara di dalam UU Pilkada dan UU Pilpres, merupakan sebuah “grand design”  kekuatan politik tertentu di DPR yang berusaha membangun kekuatan Politik Identitas, melalui Pilkada dan Pilpres untuk tujuan jangka panjang, sementara Pemerintah berada posisi kecolongan ketika mengesahkan UU Pilkada dan Pilpres. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password