breaking news New

KPK Tolak Permintaan Kapolri Tito Karnavian

Bagikan

Jakarta,Kabarnusantara.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membabat para calon kepala daerah yang ditengarai berurusan dengan dugaan rasuah. Tindakan KPK ini sangat bertolak belakang dengan permintaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meminta menunda proses hukum untuk pasangan calon kepala daerah hingga penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“KPK akan tetap berpedoman pada Undang-Undang KPK, KUHAP dan UU Tipikor serta azas hukum equality before the law,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat ditanyai dihubungi, Sabtu (6/1/2018).

Laode menambahkan KPK juga ingin menyukseskan pesta demokrasi tanpa ada politik uang dan praktik-praktik korupsi.

Dalam hal mencegah politik uang, KPK telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, yakni kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi ini terkait laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), penelusuran jejak calon pemimpin daerah, dan lainnya.

“Jika para kandidat tidak mengindahkan anjuran dan imbauan tersebut, KPK dan Polri tidak akan ragu-ragu untuk menindak para pelaku korupsi karena proses penegakan hukum harus dipisahkan secara tegas dengan proses politik,” sebut Syarif.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak meminta dan menerima uang dari para calon pemimpin daerah. “Agar Pilkada bisa berlangsung secara jujur dan adil,”ujarnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya untuk tak mengusut perkara yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu yang ditetapkan oleh KPU nantinya. Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.

Perkap itu menyatakan, pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai. Perkap itu mengajak aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan dengan koordinasi bersama Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) melakukan hak serupa.

Tito menilai, pemanggilan terhadap calon kepala daerah yang telah ditetapkan KPU bisa mempengaruhi proses demokrasi dan memengaruhi opini publik.

Kendati demikian, ada pengecualian untuk operasi tangkap tangan jika ada pasangan calon yang merupakan penyelenggara negara melakukan atau menerima suap. Orang tersebut akan tetap diproses hukum. Namun, jika orang tersebut berkapasitas saksi untuk diperiksa dalam suatu perkara, maka Tito meminta agar proses dihentikan dulu.(KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password