breaking news New

Satgas Anti Politik Uang Diminta Respon Nyayian La Nyalla M. Mattaliti Tentang Prabowo

La Nyalla M. Mattaliti (liputan 6)
Bagikan

JAKARTA – Satgas Anti Politik Uang, Bareskrim Polri diminta segera lakukan tindakan dan respons perihal nyayian La Nyalla M. Mattaliti, yang gagal menjadi bakal calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra, dalam Pilkada 2018.

Hal itu diungkapkan Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus melalui Press Rilies yang diterima Kabarnusantara.net, Jumat, (12/18).

Menurut Petrus, nyayian Nyalla M. Mattaliti yang gagal menjadi bakal calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra, dalam Pilkada 2018, yang diduga karena Prabowo Subiyanto atas nama DPP Partai Gerindra, disebut-sebut pernah meminta La Nyalla M. Mattaliti agar menyerahkan uang untuk keperluan pencalonan bagi La Nyalla M. Mattaliti sebesar Rp 170 Miliar dan bayar saksi Rp 40 Miliar, sudah merupakan Tindak Pidana Politik Uang yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara.

“Peristiwa ini sudah masuk kualifikasi Tindak Pidana Politik Uang yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara oleh ketentuan pasal 73 ayat (3) jo ketentuan pasal 187 A s/d D UU Pilkada No. 10 Tahun 2016, Tentang Pilkada, maka Satgas Anti Politik Uang harus segera lakukan upaya paksa terhadap La Nyalla M. Mattaliti dan Prabowo Subiyanto, guna mengungkap kebenaran materil,” tegas Petrus.

Petrus pum menambahkan, sebagai Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Kapolri dalam semangat hendak melahirkan Kepala Daerah yang bersih dan bebas KKN serta menjunjung tinggi NKRI dan Pancasila, maka nyanyian La Nyalla M. Mattaliti tentang Prabowo Subiyanto atas nama DPP Partai Gerindra ini harus dipandang sebagai sebuah informasi berharga.

“Apa yang dinyayikan La Nyalla M. Mattaliti harus dipandang sebagai sebuah informasi berharga untuk dijadikan dasar dimulainya sebuah penyelidikan dan penyidikan secara proyustisia, sesuai dengan KUHAP dan UU Pilkada serta menetapkan tersangkanya jika terbukti. La Nyalla M. Mattaliti, merupakan sumber informasi sekaligus sumber fakta-fakta hukum bahkan sudah memiliki alat bukti tentang permintaan uang dimaksud, antara lain rekaman pembicaraan permintaan uang melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Supriyanto dll., maka Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Mabes Polri harus proaktif melakukan tindakan Kepolisian tanpa harus menunggu La Nyalla M. Mattaliti membuat Laporan Polisi,” ujar Petrus.

Menurut Advokat senior ini, Satgas Anti Politik Uang harus menjadikan nyanian La Nyalla M. Mattaliti, sebagai momentum membersihkan praktek Politik Uang dalam Pilkada, yang terjadi secara massif di lingkungan Partai-Partai Politik Papan Atas menjelang Pilkada, terlebih-lebih praktek jual beli Rekomendasi dan/atau SK Dukungan sebagai Bacalon dalam Pilkada, yang memalukan.

Petrus juga meminta, Satgas Anti Politik Uang juga harus membuka penyelidikan terhadap sejumlah bacalon (Gubernur, Bupati, Walikota) dari kalangan Incumben yang melakukan praktek memborong.

“Sebagian besar Partai Politik diborong untuk dijadikan koalisi gemuk, guna menutup kesempatan bagi warga negara, putra putri terbaik bangsa, ikut serta secara aktif menggunakan haknya untuk dipilih dalam Pilkada. Memborong sebanyak banyaknya Partai Politik yang dilakukan oleh sebagian Incumben, konon dengan biaya miliaran rupiah, dimaksudkan untuk memperkecil persaingan dalam rangka mempertahankan jaringan korupsi yang sudah dibangun selama periode pertama Incumben berkuasa. Satgas Anti Politik Uang tidak boleh hanya jadi pajangan macan ompong,” ungkap Petrus.

Dia pun kembali menegaskan Satgas Anti Politik Uang harus segera panggil La Nyalla M. Mattaliti dan Prabowo Subiyanto untuk dikonfrintir, hingga mendapatkan pengakuan atas peristiwa pidana Politik Uang yang memalukan itu. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password