breaking news New

KPU Beri Sinyal Kuat Ke Kubu OSO, Lonceng Kematian Bagi Kubu Daryatmo-Sudding

KPU Beri Sinyal Kuat Ke Kubu OSO, Lonceng Kematian Bagi Kubu Daryatmo-Sudding (ist)
Bagikan

JAKARTA – KPU RI menyatakan bahwa hanya mengakui kepengurusan DPP. Partai HANURA yang dipimpin oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontung Siregar.

Hal itu disampaikan terkait verifikasi faktual Partai Politik peserta pemilu 2019, pasca pemecatan terhadap Sudding, Daryatmo dkk.

Ketua Departemen Bidang Penyelesaian Internal DPP. Partai Hanura, Petrus Selestinus mengatakan bahwa pernyataan KPU tersebut sangat tepat.

“Pernyataan sikap yang sangat tepat karena sejalan dengan pendirian UU Partai Politik yang tidak mengakui dualisme kepengurusan Partai Politik,” kata Petrus.

“Ini merupakan “lonceng kematian” bagi kubu Daryatmo-Sudding. Karena itu seluruh Kader Partai Hanura mengapresiasi sikap KPU dimaksud, karena telah memberikan jaminan kepastian hukum, bahwa Partai Hanura dibawa kepemimpinan Oesman Sapta-Harry Lontung sebagai satu-satunya DPP. Partai Hanura yang sah untuk diversifikasi,” imbuhnya.

Menurut Petrus, tindakan membentuk kepengurusan ganda Partai Hanura melalui Munaslub Ilegal, kemudian mencoba mendaftarkan kepengurusan ganda yang Ilegal itu untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri, jelas merupakan langkah untuk melecehkan Pemerintah.

“Pilihan sikap politik tidak cerdas versi Daryatmo-Sudding, ibarat mimpi di siang bolong, karena Menkumham tidak akan mentolerir produk inkonstitusional yang lahir dari Perbuatan Melanggar Hukum, karena bertentangan dengan AD, ART dan UU Partai Politik,” ujar Petrus.

Kubu Daryatmo-Sudding, kata Petrus, telah melakukan tindak ilusif karena berusaha meminta menteri Hukum dan HAM untuk memberikan pengesahan kepengurusan yang tidak sah.

“Siapapun kader Partai Politik, termasuk Daryatmo-Sudding dkk. seharusnya tahu bahwa hukum positif negara kita tidak mengenal, tidak mengakui bahkan menolak adanya kepengurusan ganda dalam Partai Politik, akibat pemberhentian seorang anggota atau pengurus Partai Politik,” tegas Petrus.

Petrus menyatakan, gaya politik semacam ini adalah praktek-praktek berpolitik sisa-sia orde baru yang masih melekat dalam diri sebagian kecil kader Partai Hanura yang harus dibersihkan.

Meskipun demikian, lanjut dia, hukum positif kita memberi kesempatan kepada Anggota atau Pengurus Partai yang diberhentikan untuk menempuh penyelesaian secara hukum melalui Mahkamah Partai Politik dan melalui Pengadilan, manakala merasa tidak puas dengan pemberhentian ini.

Petrus menjelaskan, jika Daryatmo-Sudding dkk. ingin kembali menjadi Anggota Partai Hanura, maka secara prosedural harus mengisi kembali formulir keanggotaan Partai Hanura
karena keputusan pemberhentian dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Hanura oleh DPP. Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta terhadap Daryatmo, Sudding dkk. sudah final dan mengikat.

“Di samping itu pihak Daryatmo dan Sudding harus memikul tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian Partai Hanura akibat perbuatannya membentuk kepengurusan ganda Partai Hanura,” pungkas Petrus. (Steven/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password