breaking news New

KPK Minta Masyarakat Pilih Kandidat Yang Bebas Dari Korupsi

Bagikan

Jakarta, Kabarnusantara.net – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo sangat menyayangkan banyaknya OTT yang menjerat para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Agus mengingatkan masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpinnya di Pilkada 2018. Masyarakat perlu melihat rekam jejak calon kandidat harus bebas dari korupsi, sebelum memutuskan memilih seorang kepala daerah.

Agus meminta masyarakat berkaca pada kasus-kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK. Kasus terbaru adalah OTT terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif karena diduga menerima suap dari proyek pembangunan RSUD di daerahnya.

Abdul Latif merupakan pemenang Pilkada 2015 yang dipilih langsung masyarakat. Sebelum terpilih jadi bupati, Abdul Latif pernah dipenjara karena kasus korupsi. Ironinya, setelah jadi bupati ia terjerat lagi kasus serupa dan kini ditahan KPK.

“Jadi ini peringatan bagi kita semua tolong pilkada selalu diliat track record-nya orang supaya kita bisa mempercayakan amanah membangun daerah kita masing-masing,” kata Agus, Jumat (5/1/2018).

Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif pernah dipenjara terkait kasus korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Labuan Amas Utara, pada 2005-2006. Saat itu, Abdul Latif masih menjabat sebagai kontraktor swasta.

Agus berharap masyarakat agar lebih berjati-hati dalam memilih calon kepala daerah pada Pilkada 2018. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa Abdul Latif.

“Mari pilih person yang baik dan tidak ada cacat sehingga tidak terjadi kasus seperti ini,” ungkapnya.

Agus membeberkan bukan hanya kasus Abdul Latif yang menyeret kepala daerah sebagai tersangka korupsi. Ada kepala daerah lain yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah yang diantaranya yakni, mantan Bupati Klaten, Sti Hartini dan mantan Gubernur Bengkuli Ridwan Mukhti.

Menurut dia, kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat haruslah yang memiliki komitmen tegas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia berharap kedepannya, tidak ada lagi kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK.

“OTT kali ini kami harapkan sebagai peringatan. Kita sudah menyaksikan meski didampingi, tanda tangan pakta integritas meskipun sudah berkomitmen dalam suatu upacara kejadian ini masih berlangsung,” kata Agus.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka. Dia ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai, tahun anggaran 2017.

Selain Abdul Latif, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Ketiga tersangka lainnya tersebut yakni, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani; Direktur Utama (Dirut) PT Sugriwa Agung, Abdul Basit; serta Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto.(KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password