Penyanderaan Warga di Timika Hanya Sandiwara

Bagikan

Polemik penyanderaan di Timika Papua yang membongkar tabir bisu melaju melahirkan polemik negatif di seluruh nusantara. Banyak warga di luar Papua mengasumsikan bahwa penyanderaan itu sebuah kebenaran, walau harus diverifikasi secara benar dari fakta yang terjadi.

Adanya penyanderaan tersebut disampaikan ke publik baik oleh Polda, Pangdam dan bahkan diperbesar oleh petinggi di nasional seperti oknum anggota DPR RI, Pangkima TNI dan lainnya.

Apa benar ada penyanderaan?

Sementara, banyak yang membanta kalau tidak ada penyanderaan, seperti: Doren Wakerkwa, SH (Asisten I Propinsi Papua), Ketua DPR D Timika, dan bahkan Kapolres Timika pun mengatakan tidak ada penyanderaan.

Hal lain, Larensius Kadepa (anggota DPR Propinsi Papua) meminta bukti penyanderaan, jika benar ada penyanderaan. Ada juga pernyataan lain menurut wartawan Papua, Victor Mambor, “Pengiringan Opini Publik dengan berita tidak sesuai fakta”.

Hal lain menurut Aktivis HAM, misalnya Veronika Koman. Menurut Vero “Tidak benar ada penyanderaan”. Hal senada juga disampaikan oleh x-Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Menurut Natalius “OPM punya hubungan keluarga dengan rakyat. Mana mungkin OPM menyanderakan keluarga mereka”.

Hal senada juga disampaikan Victor Yeimo (Ketua KNPB). menurut Victor, “Itu pembentukan opini publik dan penipuan”. Sementara pernyataan tegas Gembala Dr. Socratez Yoman: “Itu rekayasa dan pembohongan publik dan memalukan Indonesia”.

Masyarakat dari kampung Banti dan Utikini juga mengatakan bahwa mereka tidak disandera.

Soal tidak ada penyanderaan, media Internasional turut mempublikasikan bahwa “tidak ada penyanderaan”. Media internasional tersebut seperti:

Reuters, Washington Post, Daily Mail, Sydney Morning Herald, ABC-Au, Radio New Zealand.

Kenapa Harus Berbohong Soal Fakta?

Jika rakyat setempat mengatakan bahwa tidak ada penyanderaan, bahkan kapolres mengatakan tidak ada penyanderaan, kenapa opini penyanderaan terus dinaikan di media nasional dan bahkan diduga media justru turut memperbesar isu penyanderaan tanpa menunjukan independensi dan upaya verifikasi kebenaran di lapangan…?

Fakta di dua kampung tersebut menunjukan tidak adanya penyanderaan, namun ada upaya yang dilakukan untuk memindahkan warga asli dari dua kampung tersebut.

Ada apa dengan upaya pemindaan?

Apakah itu sebagai upaya untuk memperluas lahan bisnis atau sebagai upaya meminggirkan eksistensi rakyat asli dari tanah leluhur mereka?

Fenomenal Adanya Penduduk Migran di Utikini dan Banti

Peristiwa ini mengagetkan semua pihak, lebih khusus semua orang di Papua bahwa ada kaum migram di dua kampung tersebut yang jumlahnya lebih dari 300-an orang. Tentu itu jumlah yang tidak sedikit.

Setiap orang yang hendak masuk ke dua kampung tersebut, tentu ketat dan harus ada Id-Card, sementara Migran bisa bebas dan leluasa masuk di Utikini dan Banti.

Siapa yang bermain dan bagimana mereka bisa masuk?

Tentu yang bisa menjawab hanya mereka yang mengurus proses masuk keluar warga.

Depopulasi terluhat menjadi ancaman, apalagi, migran bebas masuk, kemudian adanya isu pemerkosaan dan penyanderaan, yang secara fakta masih juga harus diklarifikasi, karena diduga sebagai upaya untuk mengosongkan warga dari dua kampung, yang berdampak pada jauhnya warga asli dari situs-sutus sejarah mereka atas mempertahankan tanah adat, belum lagi Freeport yang menelan ratusan ton emas tapi nasip rakyat masih diujung tombak ketidak pastian.

5 Prajurit Mau Dikasih Penghargaan…?

Panglima dalam berbagai media menyatakan memberikan penghargaan pada lima prajurit yang membebaskan Sandera.

Sandera yang mana?

Sementara semua membantah tidak ada sandera. Namun Polemik nasional menganggap benar adanya sandera. Anggapan itu hendak diendingkan dengan upaya pemberian gelar.

Ini mungkin sejarah baru karena lima perajurit menolak diberikan penghargaan. Dimana-mana prajurit akan selalu bangga ketika dia dinaikan pangkat dan mendapatkan penghargaan.

Ko bisa lima prajurit menolak?

Entah kemudian jika publik tahu bahwa Sandera itu hanya sebuah “Sandiwara” maka luntur kepercayaan publik ataukah pemberian penghargaan akan dikembalikan lagi kepada pemberi penghargaan?

Sementara media internasional berulang-ulang menyebutkan tidak ada sandera.

Kebiasaan Menyandera

Kalau ada suatu penyanderaan selalu ada tiga indikator yang menjadi ukuran. Tiga indikator tersebut adalah (1) Penyandera; (2) Sandera dan (3) Tuntutan.

(1). Penyandera

Orang yang menyandera orang atau kelompok tertentu akan selalu menyampaikan ke publik bahwa dirinya sedang menyandera orang lain. Dia akan menyatakan kepublik agar publik tahu dia menyandera orang dengan tujuan tertentu.

(2). Sandera

Orang yang disandera akan menyatakan dirinya sedang disandera. Tempat orang disandera dan bentuk penyanderaan juga bisa dilihat dan diukur.

(3). Tuntutan

Orang yang menyandera sandera akan menyampaikan ke publik bahwa ia menyandera orang agar tuntutan dia dijawab. Atau ada permintaan atas penyanderaan tersebut.

Penyanderaan Hanya Sandiwara Yang Harus Diluruskan Bersama

Wacana penyanderaan yang kemudian digeser menjadi isu diisokirkan tentu harus diluruskan. Kebenaran tentang peristiwa di Timika harus disampaikan secara objektif dan independen agar tidak terkesan menipu publik hanya untuk kepentingan tertentu.

Harus ada pembuktian penyanderaan ke publik, harus ada tim objektif untuk memverifikasi peristiwa Utikini dan Banti.

Fakta hari ini dimana warga menyampaikan mereka tidak disandera dan tidak ada unsur pemenuhan bentuk sandera tersebut harus dibuktikan oleh tim independen seperti Komnas Ham, Amnesty Internasional, Media Internasional.

Opini adanya penyanderaan yang berlebihan seperti ini hanya memicu kebencian yang tidak rasional dari publik Indonesia. Lahirnya amarah dan kebencian seperti ini bisa disebut sebagai adanya dugaan Grand Design untuk mendapatkan legitimasi publik dan nasional untuk (1) Pemindaan masyarakat dari dua kampung untuk dijadikan besik atau pangkalan; (2) Dua kampung tersebut sebagai tempat bisnis; (3) Sebagai upaya penambahan pasukan; (4) Dana keamanan meningkat.

Kami berharap semoga masih ada manusia yang memiliki kejujuran hati untuk selalu berkata jujur pada sesama dan publik.

Dalam rangka hentikan berbagai polemik yang yang mengandung unsur kebohongan, para penyebar kebohongan harus dimintai pertanggungjawaban serta publik harus desak presiden untuk gelar perundingan ULMWP-Jakarta, guna menghentikan berbagai konflik dan kebohongan di tanah Papua.

Penulis: Marthen Goo (Aktivis Kemanusiaan)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password