Mahasiswa Melawan Korupsi

kristina M. Dafloresa, Wakil Bendahara PMKRI Yogyakarta
Bagikan

Oleh: Kristina Monika
Dafloresa

Kabarnusantara.net – Kata korupsi sudah bukan hal yang asing bagi kita. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Saat ini, korupsi sangat marak terjadi di negara Indonesia, bahkan telah membudaya dalam segala. Tidak hanya mendera tubuh pemerintahan, tubuh sosial masyarakat pun tak luput dari praktik korupsi.

Dampaknya pun jelas, negara sebagai penyangga perekonomian masyarakat mengalami ketidakstabilan dan negara mengalami kerugian finansial. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, hanya dalam kurun waktu enam bulan, terhitung sejak januari sampai juni 2017, Indonesia mengalami kerugian mencapai 1,83 triliun yang terakumulasi dari 226 kasus. Sementara pada tahun 2016, ICW mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai 3 triliun. Di tahun 2015, kerugian mencapai 3,1 triliun, dan 2014 mencapai 5,29 triliun. Angka ini sejak tahun 2014 terus mengalami penurunan.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Menurunnya angka kerugian negara yang diakibatkan oleh praktek korupsi tentu menjadi sebuah tren positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia ini diperkuat dengan hasil survey Transparency International mengenai indeks persepsi korupsi di beberapa daerah di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2017 mencapai 60,8. Tahun 2015, IPK Indonesia 54,7.

Membaiknya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak terlepas dari peran semua pihak. Dibalik tren positif ini, masih ada hal yang perlu dibenahi, terutama tentang kesadaran semua pihak untuk peka terhadap persoalan korupsi di lingkungan sekitar.

Pada survey yang dilakukan Transparency International, sebagian responden memiliki persepsi bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang dianggap tak penting sehingga begitu banyak orang-orang yang melakukan korupsi dan dibiarkan begitu saja. Persepsi seperti ini dapat menjadi pengambat dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi di Indonesia perlu menyasar tiga pilar strategi, yaitu preventif, investigatif, dan edukatif. Strategi preventif merupakan upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability, and responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. Strategi Investigative dilakukan melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sementara strategi edukatif dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing maka masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran.

Ada baiknya pendidikan tentang korupsi diberikan kepada anak sejak dini juga, untuk membiasakan mereka agar tahu bagaimana bahayanya korupsi itu, sehingga dengan begitu mereka akan paham bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak benar.

Peran Mahasiswa

Mahasiswa perlu memainkan peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahasiswa dapat menjadi pelopor gerakan preventif dan edukatif melawan korupsi. Mengapa harus mahasiswa?

Mahasiwa sebagai elemen masyarakat memiliki idealisme, semangat juang tinggi, dan belum tersentuh konflik kepentingan yang pragmatis. Mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Di sisi lain mahasiswa mampu menjadi katalisator yang mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh para pembuat kebijakan.

Tantangan mahasiswa hari ini terletak pada konsistensi dan apatisme mereka terhadap dinamika sosial. Ketidakkonsisten mahasiswa dalam merawat dan memperjuangkan idealisme menjadi kendala berarti dalam mengoptimalkan perannya dalam dinamika sosial. Mahasiswa dewasa ini cenderung terjebak dalam kepentingan pragmatis. Alih-alih hendak memperjuangkan korupsi, mahasiswa yang terlibat dalam gerakan sosial malah terjebak pada praktek-praktek yang menumbuhkembangkan budaya korupsi di kemudian hari.

Tantangan lain bagi mahasiswa secara umum berupa menguatnya budaya konsumtif dan hedonisme . Hal tersebut menumbuhkan cara berpikir dan bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka cenderung individualistis.

Tulisan ini hendak mengajak mahasiswa untuk kembali kepada peran luhurnya sebagai agen perubahan. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa membutuhkan peran mahasiswa dalam memberantasnya.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan dalam memberantas korupsi.
Pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran dalam diri mahasiswa yaitu dengan menanamkan nilai-nilai integritas kepada diri sendiri. Nilai-nilai ini akan tumbuh dengan membiasakan diri melakukan hal-hal kecil, seperti rajin mengikuti perkuliahan, ketepatan waktu untuk mengikuti kegiatan, tidak menitipkan presensi kepda teman apabila tidak mengikuti kuliah, dan sebagainya. Pola-pola seperti ini telihat sepele, akan tetapi berdampak besar terhadap karakter dan pola pikir mahasiswa di kemudian hari.

Selain kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai integritas, hal lain yang perlu diperhathatikan adalah terkait kebijakan internal kampus. Mahasiswa wajib mengkritisi berbagai kebijakan kampus yang dinilai merugikan dan membuka peluang terjadinya praktek-praktek korupsi di kampus. Contohnya, biaya perkuliahan wajar dan perlu adanya transparansi yang jelas mengenai masalah keuangan yang melibatkan mahasiswa maupun orangtua.

Mahasiswa perlu berinisiatif untuk mmelibatkan diri dalam berbagai organisasi, baik organisasi internal maupun eksternal kampus. Hal ini penting untuk membentuk mental dan kepribadiannya melalui berbagai pelatihan yang dilakukan oleh organisasi dan diskusi-diskusi terkait masalah korupsi. Dengan demikian, terbentuk karakter mahasiswa yang berprinsip pada upaya pemberantasan korupsi dan kritis terhadap situasi sosial masyarakat.

Kedua, memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi misalnya dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena nantinya akan mengancam dan merugikan diri mereka sendiri. Serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi.

Masyarakat juga harus bisa lebih kritis terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Sehingga masyarakat sadar bahwa tindakan korupsi memang harus dilawan dan segera diberantas.

Apabila mahasiswa mengoptimalkan perannya dalam dinamika kehidupan masyarakat, maka secara sebab musabab terjadinya praktek korupsi di Indonesia akan dipahami oleh segenap elemen masyarakat. Dampak lanjutannya, masyarakat akan sadar untuk mengambil perannya untuk mengawasi setiap praktek korupsi di lingkungan sekitarnya.

Ketiga, mahasiswa dapat menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain sebagai agen perubahan, mahasiswa juga dapat bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah sangat perlu dikontrol dan juga dikritisi apabila kebijakan tersebut dianggap kurang relevan, yang artinya kurang memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan bersama. Misalnya dengan melakukan aksi untuk menyuarakan pendapat untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.

Mahasiswi Ilmu Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password