Praktik Oligarki Oleh Setya Novanto

Reginaldus Erson. (foto : ist)
Bagikan

Oleh: Reginaldus Erson

Kasus proyek E-KTP yang menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjadi berita utama akhir-akhir ini. Kasus korupsi ini menyajikan drama dan sirkus seperti kasus kecelakaan sebelum diperiksa KPK, dijemput paksa di rumah sakit sampai mengenakan rompi orange. Kasus korupsi Novanto juga menyita perhatian publik bahkan hampir semua media baik cetak maupun elektronik memberitakan tentang kasus yang sama. Dari pemberitaan yang ada bisa digambarkan atensi publik begitu tinggi terhadap kasus Setya Novanto. Atensi publik ini juga menimbulkan beragam tanggapan, baik dalam bentuk cuitan di medsos, meme dan lain sebagainya.

Melihat kasus korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto, penulis tertarik dan ingin mengelaborasikannya lebih jauh. Setya Novanto bila dilihat dari rekam jejaknya selama ini memang terjerat pelbagi masalah korupsi. Namun anehnya tidak tersentuh sedikitpun oleh hukum Indonesia. Dalam pelbagai kasus Setya Novanto selalu selamat. Fenomena ini mengambarkan bahwa ada sistem yang bermain di belakang Setya Novanto. Bahkan Novanto sendiri adalah aktor dari sistem tersebut. Sistem itu adalah oligarki.

Praktik Sistem Oligarki

Aristoteles membedakan sistem oligarki dalam pelbagai model. Model oligarki pertama, dimana para pemimpin memiliki akses jabatan dibatasi oleh kualifikasi property yang begitu ketat. Standar yang begitu ketat sehingga hanya orang yang memiliki harta bisa mempunyai akses ke jabatan publik. Konsekuensi logisnya orang yang memiliki harta banyak menduduki jabatan penting dan orang yang memiliki harta pas-pasan menduduki jabatan yang lebih rendah.

Model oligarki ini dipraktikan oleh Setya Novanto dan para koruptor lainnya. Setya Novanto dengan kekayaan yang melimpah bisa menduduki jabatan penting di negara ini, walaupun dijerat sejumlah kasus, antara lain Papa Minta Saham, korupsi E-KTP. Bahkan menurut pengamat politik Boni Hargens, Setya Novanto adalah ATMnya partai Golkar.

Para koruptor kaya juga menutup akses bagi masyarakat kecil untuk menduduki jabatan politis tertentu. Masyarakat kecil bukannya tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, tetapi kriteria menjadi pemimpin publik bukan berdasarkan pada integritas diri melainkan kuantitas harta. Praktisnya masyarakat kecil tidak memiliki harta dalam jumlah besar lantaran harta yang seharusnya diperuntukan bagi dirinya telah dirampok oleh para pejabat korup. Sehingga para pejambat korup inilah yang menjadi pemimpin politis bagi masyarakat kecil. Para pejabat korup dengan gampang menduduki setiap jabatan politis strategis lantaran jaminan harta yang melimpah.

Setya Novanto juga acapkali mempraktikkan model oligarki oligarki yang keempat menurut pembagian Aristoteles. Model ini mengandung semakin kecil dan kaya kelompok yang memimpin tanpa dibatasi oleh hukum. Karakteristik sistem oligarki itu sendiri ditandai oleh kekayaan, golongan kecil dan kepentingan diri sendiri.

Setya Novanto sebagai wakil rakyat NTT yang terlibat dalam korupsi mempunyai intensi untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya. Sebenarnya rakyat NTT sudah ditipu dan disesatkan oleh para wakil rakyat yang mengubah wajah menjadi koruptor. Rakyat NTT termakan oleh janji manis khas politisi. Ketika para wakil rakyat mendapat kursi empuk di Senyanan, rakyat yang diwakilinya tidak diperhatikan. Bahkan mengeruk lagi uang yang diperuntukan bagi rakyat.

Sistem oligarki juga bisa mengerogoti para penegak hukum. Hal ini ditandai dengan kolusi bobrok antara koruptor dengan penegak hukum. Fenomena ini sangatlah lazim terjadi di Indonesia. Ada praktik suap kepada para hakim, pengurangan hukuman para koruptor dan lain sebagainya. Praktik bobrok ini dilandasi oleh uang hasil korupsi. Setidaknya uang tersebut bisa dibagikan kepada penegak hukum yang haus akan kekayaan. Jadi praktik oligarki para koruptor sudah mewabah ke semua bidang kehidupan. Pada akhirnya Indonesia akan dipimpin oleh koruptor berbalut baju pejabat.

Kepastian Hukum

Kasus korupsi dan praktik oligarki bisa dihilangkan bila hukum ditegakan. Hukum yang sudah berlaku harus tegas dan tidak memandang bulu. Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya bahkan dihukum mati. Para koruptor adalah penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. Maka langkah KPK yang berani mengungkapkan kasus E-KTP harus diapresiasi dan didukung.

Kepastian hukum juga dapat dilihat dari integritas para penegak hukum. Kalau para penegak hukum kita konsisten untuk memberantas korupsi, maka jumlah koruptor semakin berkurang. Ironinya para penegak hukum juga acapkali menjadi aktor korupsi dengan menerima suap dari para koruptor. Para penegak hukum seharusnya berkomitmen untuk memberantas korupsi, bahkan menjadikan korupsi sebagai musuh nomor satu. Kepastian hukum juga harus dipraktikan berkaitan dengan pelaksanaan hukuman maksimal bagi para koruptor. Komisi pemberantasan Korupsi harus menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada Setya Novanto.

Para koruptor juga harus mendapatkan sanksi sosial bila tinggal di masyarakat. Sanksi ini berkaitan dengan pencabutan haknya dalam bidang politik. Hal ini sangat diperlukan, karena ada koruptor dengan modal uang hasil korupsi, kembali terjun dalam dunia politik. Selain itu kita semua sebagai generasi anti korupsi harus vokal untuk mengungkapkan praktik bejat yang dilakukan oleh para korupsi. Oleh karena itu suara kritis dari warga NTT yang meminta Setya Novanto untuk mundur dari DPR harus kita dukung.

Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero, Maumere.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password