breaking news New

Resolusi Pemberantasan Korupsi

Alfred R. Januar Nabal. (Foto : Dok. Pribadi ARJN)
Bagikan

Oleh: Alfred R. Januar Nabal, S. T.

Setiap tanggal 9 Desember, dunia internasional memperingati hari antikorupsi. Hari peringatan ini bermula ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi konvensi PBB melawan korupsi (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) pada tanggal 31 Oktober 2003 di Meksiko. Pada Desember 2005, konvensi ini mulai diberlakukan dan menjadi momentum lahirnya hari peringatan antikorupsi sedunia.

Ihwal lahirnya konvensi ini hendak mengkampanyekan strategi dan upaya pemberantasan korupsi, mewadahi kerjasama internasional guna memerangi korupsi, dan merumuskan bersama upaya pencegahan korupsi sejak dini. Korupsi sebagai fenomena sosial, politik, dan ekonomi telah merongrong lembaga-lembaga demokrasi dan supremasi hukum, berkontribusi besar terhadap persoalan kemiskinan, dan menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.

Korupsi telah menjadi ancaman global yang mampu menjatuhkan negara-negara di dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara di dunia menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini mengindikasikan, korupsi telah menjadi persoalan akut dan kritis. Lembaga-lembaga negara secara bebas tereksploitasi oleh praktek-praktek korupsi. Hukum secara leluasa diobrak abrik demi meluputkan aktor-aktor korupsi dari jeratan hukum. Masyarakat pun setiap saat disuguhi drama-drama kasus korupsi yang tidak pernah berujung. Di tengah elegi tanpa ending ini, ada hal yang setidaknya membangkitkan optimisme kolektif. Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perubahan yang positif terkait upaya pemberatasan korupsi.

Pemberantasan Korupsi

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di 12 kota pada tahun 2017 berada pada poin 60,8 dalam skala 0 – 100. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2015. IPK di 12 kota pada tahun 2015 mencapai 54,7 (Kompas.com, 21 November 2017). Peningkatan skor IPK ini menandakan perubahan positif upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Reformasi birokrasi dan regulasi menjadi faktor utama meningkatnya skor IPK Indonesia. Patut diakui, reformasi birokrasi dan regulasi yang digaungkan pada masa pemerintahan Presidan Jokowi menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Melihat peringkat IPK Indonesia di antara negara-negara dunia, perubahan positif dalam memberantas korupsi di Indonesia belumlah apa-apa. Peringkat Indonesia pada tahun 2016 adalah 90 dari 178 negara (tahun 2017 belum dirilis). Peringkat ini bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara skor mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 88 dari 178 negara. Untuk negara-negara ASEAN, Indonesia hanya bertengger di posisi empat, setelah Singapura, Brunei, dan Malaysia.

Peringkat Indonesia di dunia internasional menjadi basis penting untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengambil langkah konkret di kemudian hari. Fakta tersebut menunjukkan, perubahan positif upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum mencapai tataran maksimal. Selain reformasi birokrasi dan regulasi yang memberikan pengaruh positif, saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pembenahan sektor swasta. Langkah ini diyakini memberikan pengaruh signifikan terhadap IPK dan peringkat Indonesia di mata dunia.

Pembenahan sektor swasta merupakan satu langkah penting dalam memberantas praktek korupsi di Indonesia. Selain menjalankan aspek bisnis, sektor swasta saat ini banyak menjalankan fungsi publik. Praktek-praktek korupsi dan suap menyuap banyak terjadi di sektor swasta. Hal ini tentu memberi kontribusi melambatnya pemberantasan korupsi.

Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mengikat perusahaan-perusahaan swasta agar tidak menggunakan sumber daya perusahaannya untuk melakukan praktek korupsi/suap. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi keharusan bagi pemerintah, tetapi juga sektor swasta yang memegang fungsi publik.

Sinergitas Lembaga Publik

Korupsi menjadi momok yang menggoyang eksistensi lembaga-lembaga demokrasi. Semua lembaga penyokong demokrasi tersusupi praktek-praktek korupsi. Survey TII pada tahun ini menempatkan lembaga legislatif, kepolisian, dan peradilan sebagai lembaga yang paling terdampak korupsi. Ini tentu menjadi sebuah ironi, legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang menjadi sarang terjadinya tindakan korupsi. Demikian juga, Kepolisian dan Peradilan yang menjamin penegakan hukum di Indonesia tercoreng akibat tersusupi praktek-praktek korupsi. Dampaknya pun jelas, supremasi hukum menjadi sesuatu yang dipertaruhkan.

Pemberantasan korupsi akan berjalan efektif jika adanya sinergitas antara lembaga-lembaga publik. Saat ini, pemerintah dan penegak hukum seakan bekerja sendiri untuk memberantas korupsi. Sehingga tidaklah mengherankan, persepsi yang muncul di masyarakat menempatkan lembaga Anti Korupsi dan Pemerintah sebagai lembaga yang dipercaya memiliki peran signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara, partai politik yang merupakan pilar penting berdemokrasi dipersepsikan masyarakat sebagai lembaga yang memiliki kemampuan rendah dalam tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Efektifitas Pemberantasan Korupsi mengandaikan peran serta segenap lembaga publik. Pemerintah dan penegak hukum menjadi pelopor melalui reformasi birokrasi, regulasi, dan pembenahan sektor swasta. Di lain pihak, lembaga-lembaga seperti partai politik dan organisasi masyarakat mampu menjadi wadah yang tepat terwujudnya kaderisasi yang terarah kepada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pola-pola lama yang dimainkan oleh partai politik maupun organisasi masyarakat menyulitkan, bahkan memperburuk upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, Media terus menjalankan perannya dengan menyuguhkan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang.

Sinergitas ini selain memberikan dampak terhadap efektifitas pemberantasan korupsi, dia juga memiliki daya tawar yang dapat mengubah persepsi publik terhadap praktek korupsi. Faktor lain yang menghambat upaya pemberantasan korupsi muncul dari persepsi publik yang menganggap korupsi bukan masalah yang penting. Persepsi ini tentu menyebabkan pembiaran-pembiaran praktek korupsi. Undang-undang yang menyebutkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa menjadi tidak berarti dalam pandangan masyarakat. Tentu, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan.

Resolusi Bersama

Peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada akhir tahun merupakan momentum yang tepat bagi segenap pihak untuk merefleksikan perjalanan negara ini selama setahun. Pemberantasan Korupsi sebagai tajuk utama yang terus digulirkan patut untuk dievaluasi, agar di masa mendatang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik dan menyasar ke semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberantasan korupsi perlu menjadi resolusi bersama. Pembenahan akan terus dilakukan. Apa yang belum terwujud pada tahun ini menjadi poin penting untuk diwujudkan pada tahun mendatang. Semua akan menjadi lebih mudah apabila adanya sinergitas berbagai pihak. Secara kualitatif, upaya bersama ini akan mendorong stabilitas lembaga-lembaga demokrasi yang menjadi penyokong eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Secara kuantitatif, upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang menempatkan Indonesia pada peringkat atas dengan Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi. Bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan !

Penulis Merupakan Sekjend Demisioner PMKRI Cabang Yogyakarta.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password