breaking news New

Koreksi, Rekonstruksi dan Etika Ujaran

Romo Louis Jawa, Pr. (Foto: Dok Pribadi)
Bagikan

Oleh : Rm. Louis Jawa, Pr

“Saya Khawatir yang dijadikan sampel Indonesia adalah siswa-siswa dari NTT semuanya,” demikian pernyataan Mendikbud Muhadjir Effendy setelah melihat laporan Program for International Students assesment (PISA) saat pertemuan di UNESCO pada bulan November yang menempatkan kualitas pendidikan RI pada rangking paling bawah (Jawa Pos 4/12/2017). Entah apa yang terlintas dalam pikiran Mendikbud hingga melontarkan ujaran singkat ini, namun yang pasti pernyataan ini menimbulkan polemik baru, ada gesekan perasaan dan tubrukan harga diri dan kebudayaan orang NTT. Bila menggunakan pendekatan hermeneutika, maka pernyataan ini jelas akan sangat berbahaya dan berdampak besar pada jabatan seorang Menteri. Namun bila menggunakan pendekatan dialogis, dengan Kemendikbud dan Mendikbud sendiri, maka mungkin pernyataan ini bisa dipetakan berdasarkan konteks wacananya. Apakah peserta didik di NTT memang sungguh-sungguh terkebelakang dalam pencapaian tingkat kecerdasan kognitif? Apakah benar peserta didik kita jauh tertinggal dalam hal mutu intelegensi baik secara individual maupun kolektif?

Surat terbuka untuk Pak Menteri oleh Firstly Erzsa Maharanny Sula, seorang siswi dari Rote yang sedang mengikuti pertukaran pelajar di Amerika Serikat, sungguh mengharukan serentak membangkitkan optimisme tentang pendidikan di NTT. “ Bapak tidak tahu di balik sebutan bodoh yang disematkan pada kami, ada perjuangan luar biasa…di tengah segala keterbatasan itu, mereka masih bersemangat bersekolah.” Erzsa jujur mengakui betapa pernyataan Mendikbud, sangat melukai perasaan hati orang NTT, bukan karena menolak data yang disampaikan secara terbuka itu, melainkan karena Mendikbud menutup mata pada perjuangan anak sederhana untuk bersekolah.

Sekurang-kurangnya ada dua pandangan yang marak berkembang di media sosial (medsos) dan juga dalam diskursus para pemerhati pendidikan. Pertama, merasa perlu mendesak Mendikbud untuk mengklarifikasi pernyataannya. Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT bergerak cepat, tidak saja mengecam Mendikbud, tetapi juga membangun dialog yang intens dengan Kemendikbud untuk mengklarifikasi pernyataan orang nomor satu di kemendikbud itu. Tokoh nasional asal NTT seperti Beny Kabur Harman dan Andreas Hugo Parera juga menyesalkan kenapa pernyataan itu tidak disampaikan pada waktu dan ruang yang tepat. Etika ujaran menjadi begitu penting dalam membangun konstruksi diskursus publik. Sikap yang pertama menggambarkan kepedulian yang mendalam tentang kebijakan publik, yang mesti dikelola secara kritis dan disampaikan dengan cermat dan bijaksana. Pernyataan Mendikbud boleh-boleh saja digaungkan di mana-mana, karena itu adalah kewenangannya sebagai stakeholder pendidikan di negeri ini. Perjuangan PENA dan tokoh nasional asal NTT sesungguhnya hendak mengoreksi kesesatan etika serentak mengajak pemimpin negara untukn tidak menjadikan politik kambing hitam sebagai trend atas kegagalan-kegagalan dalam programnya.

Kedua, menerima pernyataan Mendikbud sebagai koreksi dan rekonstruksi atas peningkatan kualitas pendidikan di NTT. Dalam nada yang amat kompromistis, kelompok ini mengajak masyarakat NTT untuk tidak tersinggung dengan pernyataan Mendikbud, toh kenyataannya memang seperti yang diungkapkan sang menteri. Dalam kerangka berpikir yang cukup operasional teknils, sejumlah praktisi pendidikan kita menilai pernyataan Mendikbud sebagai cemeti agar pelajar kita lebih cerdas dan lebih bermutu lagi. Cemeti, ya cemeti agar lebih giat lagi berjuang, mulai dari pemegang kebijakan hingga orang tua dan masyarakat luas.

Namun, dalam kerangka yang lebih arif, di era pemerintahan Jokowi yang amat mengedepankan perhatian pembangunan di kawasan Timur Indonesia, amatlah bijak bila segenap stakeholder pendidikan memetakan masalah dan menemukan solusi yang tepat dalam krisis kecerdasan anak bangsa. Solusi yang mesti dipecahkan, dan bukan sekadar mengumbar pernyataan lepas yang membingungkan dan menyesakkan dada. Apapun sikap orang NTT, namun satu hal yang pasti yakni pendidikan di NTT mesti dibenah lebih serius lagi dan segenap pelaku di dunia pendidikan mesti berpikir keras, berpikir cerdas dan bekerja tuntas untuk mulai memajukan kecerdasan anak bangsa. Sejenak, marilah kita menengok pencapaian hasil UN untuk tingkat SMA dan SMK di Provinsi NTT.

Pendidikan di NTT, bertolak dari hasil UN memang masuk dalam kategori keprihatinan nasional. Kepala Urusan Bagian Perencanaan (Kasubag) Dinas PPO Provinsi NTT, John Hani dalam tatap muka dengan para kepala SMA/SMK di Manggarai (Jumat, 10/3/2017) menampilkan potret kemampuan sekolah, terutama pencapaian hasil Ujian Nasional (UN). Dalam konteks SMA, rerata nilai UN tahun 2016 berada di bawah rata-rata nilai nasional, bahkan NTT mengalami penurunan satu tingkat (urutan ke-34) dibandingkan dengan tahun 2015 (urutan ke-33).

Inilah data pada tingkat menengah atas yang bisa disimpulkan  dengan tiga pokok pemikiran ini.

Pertama, kualifikasi pendidikan kita berdasarkan nilai UN masuk dalam kategori kurang baik. Data resmi sempat merekam pencapaian nilai nol sebagai nilai terendah untuk nilai bahasa Indonesia. Sepintas kilas, data ini menggambarkan potret kompetensi kelulusan yang memprihatinkan, namun juga bisa menggambarkan kejujuran yang luar biasa dalam pelaksanaan UN. Apakah kita memang bodoh ataukah terlambat untuk cerdas, sebuah pencapaian yang membingungkan? Apakah kita fokus pada peningkatan mutu sekolah ataukah terbengkelai pada urusan keuangan dan administrasi yang membingungkan?

Kedua, regulasi Permendiknas tahun 2015 terkait UN yang tidak menentukan kelulusan turut menjadi variabel pemicu mentalitas santai dan cari gampang dalam diri para pelajar. Motivasi belajar menjadi kunci kemajuan pendidikan, namun kini hasil UN hanyalah menjalankan fungsi pemetaan. Perbandingan hasil UN dua tahun terakhir ini menampilkan merosotnya motivasi pelajar untuk mengikuti UN.

Ketiga, secara kasat mata, data ini menempatkan NTT sebagai garis terluar dan mungkin terisolir dalam perolehan akses pendidikan yang memadai. NTT disandingkan dengan daerah terluar dan terjauh lainnya seperti Papua, Papua Barat dan Maluku. Akses yang kurang bahkan tidak memadai ini turut menjadi tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita.

Polemik pernyataan Mendikbud memang sedang disikapi serius, sebagaimana diperjuangkan oleh perhimpunan jurnalis (PENA) NTT dan juga oleh begitu banyak tokoh NTT. “ Pertemuan PENA NTT dengan tim kemdikbud berakhir deadlock “ demikian media memberitakan perjuangan para jurnalis di Bali (indonesiakoran.com kamis 7/12/2017). Pertemuan berakhir buntu karena Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso tidak menyiapkan rekaman atau transkrip pernyataan utuh Mendikbud. Sungguh perjuangan yang luar biasa, serentak menjadi momen refleksi ke dalam dunia pendidikan NTT itu sendiri, agar serius menata dunia pendidikan, agar tidak menjadi bahan cibiran dan sarkasme publik. Mengutip pandangan Alfred North Whitehead (2000;76) bahwa segala entitas termasuk pendidikan NTT mesti berproses untuk sampai pada kebenaran dan kebaikan. Marilah di tengah polemik ini, masyarakat NTT mulai memajukan kualitas kecerdasan anak-anak NTT.

Penulis adalah Rohaniwan Katolik yang tinggal di Manggarai sekaligus Kepala Sekolah SMAK Santu Gregorius Reok

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password