breaking news New

Opini: Politisasi Moral Terhadap Marianus Sae Telah Melebihi Vonis Pengadilan

Bagikan

Idealnya seorang pemimpin NTT saat ini adalah memiliki rekam jejak baik yang didukung dengan persyaratan integritas moral dan kejujuran yang tinggi pula. Namun sulit rasanya mendapatkan seseorang calon pemimpin yang ideal di NTT saat ini, karena terkadang integritas moral dan kejujurannya bagus, namun rekam jejak profesinya biasa-biasa saja bahkan jelek. Begitu pula sebaliknya rekam jejak profesi seseorang sangat cemerlang tetapi persoalan integritas moral dan kejujurannya tidak baik. Nah untuk mendapatkan calon pemimpin NTT dengan kriteria sempurna, memang tidak segampang membalikan telapak tangan, kita tidak akan pernah punya pemimpin yang ideal tadi, karena tidak ada seorangpun memiliki kesempurnaan.

Dengan demikian pemimpin macam mana yng hendak kita cari melalui Pilkada NTT 2018, kita harus mencari dan memilih seorang pemimpin secara “minus malum” atau yang sedikit keburukannya dari pada yang lebih banyak keburukannya. Kembali kepada persoalan integritas moral dan kejujuran bagi seseorang yang hendak menjadi pemimpin, memang menyangkut banyak aspek, tidak hanya aspek kesusilaan yang baik dan konsisten memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dihasilkan dalam masyarakat, tetapi juga harus konsisten terhadap pilihan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam sikap hidup sehari-hari.

Membentuk seseorang menjadi pemimpin yang baik, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab 0rang Tua, Sekolah, Lembaga Keagamaan (Gereja, Mesjid dll) dan Calon Pemimpin ybs. akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Masyarakat. Karena itu kriteria menjadi seorang pemimpin tentu berbeda bagi masing-masing daerah, karena perbedaan parameter berdasarkan agama dan budaya ataupun adat istiadat setempat maupun dengan parameter UU. Terkait dengan tuntutan masyarakat tentang integritas moral dan kejujuran yang baik terhadap seseorang Calon Pemimpin, Masyarakat sering tidak konsisten terhadap komitmennya dalam proses pembentukan karakter seseorang agar kelak menjadi pemimpin dengan kualifikasi memiliki integritas moral dan kejujuran yang baik.

Melahirkan Pemimpin

Masyarakat  hanya mau menunggu dan menuntut yang terbaik dari figur seseorang  Calon Pemimpin, tetapi Masyarakat tidak pernah mau ikut terlibat dan mau bertanggung jawab dalam membentuk karakter seseorang agar kelak memiliki integritas moral dan kejujuran yang baik sesuai dengan kriteria publik dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menjadi seorang Pemimpin. Saat ini Masyarakat NTT sedang memasuki tahapan mencari dan menemukan seorang pemimpin untuk memimpin NTT sebagai Gubernur melalui Pemilihan Gubernur NTT periode 2018-2023. Sejumlah nama sudah mulai muncul bahkan muncul dan tenggelam, karena berbagai alasan, karena pasar bereaksi dingin atau menolak, pasar menyambut baik, tetapi ybs. terkendala secara hukum dan politik serta ekonomi.

Beberapa figur putra-putri “terbaik” NTT sudah bermunculan bahkan oleh beberapa Parpol sudah ditetapkan sebagai Bacalon untuk pemilihan Gubernur NTT tahun 2018. Berbagai cara, metode dan pola untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan publik menuju kursi Gubernur NTT telah dilakukan guna merebut simpati publik dan kepercayaan Partai-Partai Politik Pengusung. Beberapa nama sudah bermunculan dan telah ditetapkan oleh Partai Politik Pengusung sebgai Bakal Calon, ada nama Marianus Sae,Viktor B. Laiskodat, Benny K. Harman dan Esthon Feonay, dengan segala kelebihan dan kekurangannya meraka saat ini telah tampil. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir nama-nama mereka sudah ramai menjadi perbincangan publik bahkan menjadi ajang uji publik, ada yang mendapatkan pujian, ada cemooh, bahkan ada yang sudah masuk ke ranah privat yang berujung kepada fitnah demi meloloskan bakal calon yang dijagokan atau bakal calon yang tidak disukai atas dasar sentimen pribadi.

Meskipun hal ini merupakan realitas pollitik  yang harus dihadapi, namun atas nama moral pula kita tidak boleh membiarkan politisasi moral yang bersifat privat berlangsung terus di ruang publik bahkan dipaksakan untuk dijadikan isu moral publik, hingga mengarah kepada politisasi dan kriminalisasi masalah moral seseorang yang sesungguhnya sangat privat dibawah ke rana publik atas nama kepentingan publik. Disinilah letak kekeliruannya, karena kita telah keluar dari koridor hukum dan norma-norma sosial lainnya yang seharusnya kita pegang sebagai landasan dalam bertindak, menyampaikan penilaian, kritik, keberatan atau penolakan, terlebih-lebih harus didukung dengan bukti-bukti yang mendasari sikap tolak terhahadap seseorang Bakal Calon, apalagi dihubungkan dengan kasus-kasus tertentu.

Dinamika sosial politik yang cepat berubah dan bergeser telah mengakibat terjadinya pergeseran cara pandang masyarakat dalam menentukan kriteria tentang integritas moral seseorang dengan kaca mata yang berbeda pula.
Publik boleh menuntut seseorang Calon Pemimpin harus memiliki “rekam jejak yang baik” dan memiliki “integritas moral dan kejujuran yang baik”, akan tetapi publik tidak boleh menuduh bahkan menghakimi sesorang sebagai tidak memiliki “integritas moral dan kejujuran yang baik”, hanya karena faktor suka tidak suka, hanya karena kata orang dan sikap latah untuk sekedar menjustifikasi fitnah yang sedang berkembang dihembuskan pihak tertentu.

Oleh karena itu Pembentuk UU sengaja tidak memberikan patokan kriteria seperti apa, seseorang dikatakan telah memenuhi kriteria “memiliki integritas moral dan kejujuran”, namun UU hanya mensyaratkan bahwa seorang Calon Pemimpin harus memiliki integritas moral, sedangkan integritasnya seperti apa UU menyerahkan sepenuhnya penilaian itu kepada penilaian subyektif  masing-masing individu dalam masyarakat di hati masin-masing, tidak di ruang publik.

Politisasi dan Krimimalisasi Moral 

Akhir-akhir ini sejumlah pihak  mulai mengangkat isu “integritas moral” bacalon Marianus Sae, sebagai reaksi terhadap hasil survei Laboratorium Psikologi Politik (LPP) UI yang bertajuk “Mencari Kandidat Gubernur Terbaik NTT”, mengungkapkan aspek “integritas moral” Marianus Sae yang meraih posisi tertinggi dengan nilai 6,57% dibandingkan dengan bacagub lainnya. Beberapa pihak sontak kaget terutama mengenai nilai 6,57% yang dikatakan tertinggi untuk aspek integritas moral yang diraih Marianus Sae, karena diangap tidak sesuai lantas dihubungkan dengan kasus moral yang selama ini sering dimunculkan pada saat Marianus Sae muncul sebagai Bakal Calon dalam event Pilkada dan suara itu akan hilang manakala Pilkada usai dan dimenangkan oleh Marianus Sae.

Tingginya nilai integritas moral dan kejujuran Marianus Sae, menurut hasil survei LPP UI hingga mencapai 6,57% sebagai tertinggi dibandingkan dengan Bacalon Gubernur NTT lainnya, merupakan gambaran realistis bahwa publik NTT sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi karenanya mampu memaknai bahwa mersoalan moral dan kesusilaan merupakan persoalan yang sangat privat, tidak saja dalam hukum nasional ( KUHP dan KUHAP) akan tetapi juga bagi Hukum Gereja dan Hukum Adat setempat, dimana ketika seseorang berbicara tentang persoalan moral seseorang, siapapun dia, maka dia sesungguhnya sedang melanggar hak privat seseorang di ruang publik yang bukan haknya, bahkan sekedar melaporkan kepada yang berwajib-pun hukum tidak memberikan hak itu kepada orang lain demi melindungi privasi seseorang.

Anehnya meskipun kualifikasi kasus yang dituduhkan langsung kepada pribadi Marianus Sae, adalah soal moral yang merupakan hak privat dan menjadi delik aduan,  akan tetapi tuduhan atas kasus itu selalu muncul dari pihak ketiga yang tidak berkepentingan, sementara pihak yang langsung menjadi korbannya, tidak pernah muncul dan menuntut pertanggungjawaban secara pidana, melalui sebuah proses hukum sesuai dengan KUHAP. Kenyataannya hingga sekarang tidak pernah ada Pengaduan dari pihak korban, ke Kepolisian maupun ke Lembaga Adat atau Gereja Katholik, karena menyangkut persoalan moral seorang Pemimpin di wilayah hukum yang mayoritas umatnya Katholik.

Tidak adanya bukti pengaduan dari korban sebagai syarat mutlak pengungkapan kasus pidana susila atau moral dan tidak adanya proses hukum terlebih-lebih tidak adanya putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan Marianus Sae bersalah, maka jelas bahwa “politisasi dan kriminalisasi” kasus moral atau susila yang selama ini dialamatkan kepada Marianus Sae, sungguh jauh lebih kejam bahkan telah  melebihi vonis Hakim atas perbuatan yang dituduhkan, (sekiranya ada). Apalagi kasus moral adalah kasus yang sangat bersifat privat, bukan saja bagi pihak korban akan tetapi juga bagi pihak pelaku, sebagaimana Hukum Pidana sendiri mensyaratkan penuntutannya harus atas dasar pengaduan langsung dari pihak korban.

Tiada Pengaduan, Tiada Penuntutan 

Dengan demikian, maka, sepanjang dan selama tidak adanya pengaduan langsung dari pihak yang merasa dirinya sebagai korban, apalagi tuduhan yang muncul sejak tahun 2013 tidak pernah datang dari pihak korbannya, maka hal demikian, harus dianggap tidak pernah ada karena memang tidak ada tuntutan dari korban. Namun jika saja ada pihak yang menginginkan hal itu terverifikasi dan terklarifikasi, maka lembaga yang berwenang memverifikasi adalah KPU dan Partai Politik yang mengusung serta masyarakat pemilih yang menentukan sendiri di bilik suara TPS saat Pilgub tiba, bukan di ruang demo, ruang media masa, media sosial dan bukan pula di ruang diskusi publik, yang kelak akan melahirkan tuntutan balik dari Marianus Sae.

Kasus moral yang dituduhkan kepada Marianus Sae, dibuat antara ada dan tiada, yang muncul hanya kalau seorang Marianus Sae tampil sebagai Calon Bupati (2013) dan sekarang muncul lagi karena menjadi Calon Gubernur NTT (2018). Dengan demikian pihak ketiga yang mempersoalkan kasus yang disebut sebagai kasus “moral” sekiranya ada, quod non, maka sesungguhnya mereka tidak memiliki “legal standing” dan “kepentingan langsung” untuk membonceng kasus yang sangat privat ke dalam domain publik. Dia hànya bisa dibawa ke ruang publik bahkan dieksploitasi untuk kepentingan lain di luar kepentingan Penegakan Hukum, manakala kasus yang disebut kasus moral dimaksud telah kehilangan sifat privat dan sifatnya sebagai delik aduan.

Segelintir orang telah mengatasnamakan dan mengeksploitasi kepentingan publik untuk menyerang hak privat Marianus Sae, mereka lupa bahwa tidak semua persoalan hukum pidana seseorang masuk ke wilayah publik dan menjadi urusan publik, sekalipun itu persoalan menyangkut moralitas seseorang sebagai sendi utama dalam hukum, karena Ilmu Hukum dan Hukum pidana sendiri membatasi dengan menempatkannya hanya menjadi wilayah privat antara pelaku dan korban serta dikualifikasi sebagai delik aduan. Dia baru bisa menjadi komsumsi publik di ruang publik, apabila telah ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan Marianus Sae terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana.

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat PERADI).

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password