Organda Kabupaten Manggarai Tolak Revisi UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

0
79

Ruteng, Kabarnusantara.net – Maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum yang menggunakan aplikasi internet perlu diambil langkah serius. Diketahui, hal itu belum diatur sebagai moda transportasi umum.

Sebelum mengenal transportasi online, ojek hadir sebagai solusi mengurangi kemacetan. Namun kebutuhan akan transportase mudah, murah, praktis nyaman juga meningkat. Saat bersamaan persoalan bermunculan bagi para driver, mulai ditolak ojek pangkalan, pemotongan insentif dari mitra usaha, soal tarif sepihak, hingga soal adanya larangan operasi ojek online oleh pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa bulan berselang, Ignasius Jonan yang saat itu menjadi menteri perhubungan mengeluarkan aturan, berdasarkan surat edaran tertanggal 9 November 2015 bernomor UM.302/1/21/Phb/2015 tentang operasi ojek yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Aturan itu langsung menuai pro-kontra di masyarakat. Namun, berselang sebulan lebih, Jonan pun akhirnya menarik lagi aturannya.

Akan tetapi di pihak lain sarana transportasi publik saat ini belum sepenuhnya bisa melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kota-kota besar di Indonesia.

Untuk kondisi ini, berbagai tanggapan masyarakat bermunculan diantaranya Lembaga non profit Jakarta Transportation Watch (JTW) yang meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Organda Kabupaten Manggarai Paulus Durman menjelaskan tidak diperlukan revisi.

“Tidak perlu dilakukan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), sebab keberadaan moda transportasi ini polanya tidak merata di seluruh Indonesia. Pengaturan terkait kendaraan gojek dan bajaj sebagai moda transportase umum untuk kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan jogya dipandang perlu diatur melalui peraturan tertentu, karena pelaku usahannya berbasis perusahaan jasa Transportasi, sedangkan di daerah-daerah, yang pelaku usahanya adalah perseorangan/pribadi bisa diatur melalui Perda “katanya di Ruteng, Senin 16/4/2018.

Ketua Organda Kabupaten Manggarai yang sehari hari berproesi sebagai pengacara senior itu menilai keberadaan ojek dan bajaj sangat membantu.

“Ojek dan Bajaj sudah sangat membantu menyelesaikan persoalan di bidang transportasi dan ini adalah peluang untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia” pungkas dia. (Aaron/CBN)