Beranda Hukum Pengamat Hukum : Kasus E-KTP Jangan Berhenti di Novanto, Masih Banyak Yang...

Pengamat Hukum : Kasus E-KTP Jangan Berhenti di Novanto, Masih Banyak Yang Terlibat

0

JAKARTA – Pengamat Hukum Mulyadi, menilai langkah hukum pihak terpidana Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto yang tidak melakukan upaya hukum banding, menunjukan pihak Setya Novanto menerima vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan hakim.

Alumni S2 Hukum Universitas Trisakti Jakarta ini menyebut keputusan tidak melakukan banding menyebabkan keputusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

“Sejak tim kuasa hukum Setya Novanto dan Jaksa Penuntut Umum JPU dalam limit waktu yang ditentukan dalam KUHAP tidak melakukan upaya hukum banding, sejak saat itu keputusan 15 tahun penjara bagi Novanto dalam kasus korupsi E-KTP berkekuatan hukum tetap atau inkracht,” ujar Mulyadi di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/5).

Baca juga : Novanto Yakin Akan Ada Tersangka Lain di Kasus E-KTP

Mulyadi menyebut KPK tidak boleh berhenti hanya menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. KPK harus mengusut keterlibatan pihak-pihak yang sempat disebut oleh Setya Novanto dalam fakta persidangan.

“Harus didalami lagi apa ada tindak pidana pencucian uangnya dalam kasus Novanto. KPK harus menelisik lebih lanjut terhadap pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kasus E KTP. Jangan hanya berhenti di Novanto saja, ” ujar praktisi Hukum pada kantor Effendi Syahputra and partners itu.

Rekomendasi : Fredrich Minta KPK Periksa Polisi Terkait Kecelakaan Novanto

Mulyadi menambahkan tidak mungkin Korupsi Mega Proyek E-KTP hanya menyeret nama Novanto. Banyak orang yang disebut oleh Novanto dalam persidangan dan itu semua harus ditelisik dan didalami keterlibatan mereka dalam kasus korupsi KTP Elektronik.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto menerima vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

“Rencananya tidak jadi banding, kalau KPK tidak banding. Kalau KPK banding, kami juga banding,” kata pengacara Novanto, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (30/4/2018), seperti dikutip Antara. (CBN)