Beranda Hukum PMKRI Ruteng Sampaikan Mosi Tidak Tidak Percaya Kepada Polda NTT

PMKRI Ruteng Sampaikan Mosi Tidak Tidak Percaya Kepada Polda NTT

0

JAKARTA, Kabarnusantara.net – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng mempertanyakan Profesionaliseme Polda NTT dalam menangani kasus OTT Aldo Febrianto, mantan kasat reskrim Polres Manggarai. Untuk diketahui, Aldo Febrianto terjaring OTT pada 11 Desember 2017  lalu.

“PMKRI Cabang Ruteng menilai proses penanganan kasus ini sarat konspirasi sehingga menghasilkan proses penyelidikan yang tidak profesional,” kata ketua presidium Servasius Jemorang, Jumat (20/04/2018).

Oleh karena itu, lanjut Jemorang, PMKRI Ruteng menyampikan mosi tidak percaya terhadap Polda NTT atas hasil penyelidikan yang penuh dengan manipulasi hukum.

Jemorang menjelaskan, pada awal kasus ini terjadi, Direktur PT. MMI, Yustinus Mahu sudah menyampaikan secara blak-blakan kepada publik bahwa IPTU Aldo Febrianto, SIK sudah sering melakukan pemerasan di Kabupaten Manggarai dan termasuk pihaknya (MMI) yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 11 Desember 2017.

“PMKRI Ruteng menilai korban inkonsisten dalam menyampaiakn argumentasi kepada publik dan dalam proses penyelidikan (argumentasi hukum),” ujar Jemorang.

PMKRI Ruteng juga mempertanyakan maksud Polda NTT yang menyarankan  Yustinus Mahu, Dirut PT MMI untuk memberikan uang yang menyebabkan terjadinya OTT terhadap IPTU Aldo Febrianto, SIK.

PMKRI Cabang Ruteng juga mempertanyakan keterlibatan Yustinus Mahu dalam kasus pemerasan yang hanya dijadikan “alat” yang tidak ada kaitan sama sekali dengan IPTU Aldo Febrianto.

“PMKRI Ruteng menilai hasil proses penyelidikan itu merupakan bentuk pembodohan publik yang sebenarnya merupakan dalih untuk menyelamatkan pelaku IPTU Aldo Febrianto, SIK,” tegasnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini penanganan kasus OTT Aldo Febrianto belum memberikan kepastian kepada publik.

Hal ini merujukuk surat klarifikasi dari Komisi Kepolisian Nasional bernomor: B-520/Kompolnas/4/2018 yang diterima kabarnusantara.net.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa Yustinus Mahu sebenarnya tidak berniat memberikan uang sebesar Rp50.000.000 seperti diduga atas permintaan Sdr. IPTU Aldo Febrianto, SIK.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Yustinus Mahu tidak menginginkan perkara tersebut dilanjutkan secara pidana umum sebagaimana peraturan perundang-undangan (KUHP) dan pidana khusus (Undang-undang tindak pidana korupsi).

Yustinus hanya menginginkan supaya terlapor IPTU Aldo Febrianto, SIK diproses secara Disiplin saja di internal Polri.

Selain itu, surat itu menjelaskan bahwa penyidik/penyidik pembantu Dit Reskrimum Polda NTT telah melakukan pemeriksaaan terhadap ahli hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana, Kupang a.n Dr. Pius Bere, SH, M.Hum untuk meminta pendapat hukum.

Ahli hukum itu menjelaskan bahwa peristiwa pemerasaan yang diduga dilakukan IPTU Aldo Febrianto, SIK kepada korban Yustinus Mahu terjadi karena korban tidak berada dalam situasi terdesak maupun terancam keselamatannya ataupun juga tidak mempunyai niat untuk memberikan uang yang diminta oleh terlapor IPTU Aldo Febrianto.

“Namun korban a.n. Sdr. Yustinus Mahu hanya mengikuti saran dari Kabid Propam Polda NTT guna dapat dilakukan penangkapan, sehingga terlapor dapat dibina secara Disiplin diinternal Polri”.

Ahli berpendapat bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur pidana baik pidana umum sebagaiaman dimaksud dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP serta pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf 2 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penyidik/penyidik pembantu Dit Reskrimum polda NTT masih akan melaksanakan gelar perkara khusus dengan mengundang inspektorat Pengawasan, Bid. Propam dan Bidikum Polda NTT, guna menentukan apakah peristiwa dugaan pemerasaan tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. (CBN)