breaking news New

Konsultasi Terkait Verifikasi Calon Pemimpin, Hanura Temui Ketua KPU

Bagikan

Jakarta – Undang-undang Partai Politik menyerahkan sepenuhnya persoalan Verifikasi Bakal Calon dan Calon kepada mekanisme AD & ART Partai Politik. Dengan demikian persoalan Verifikasi Anggota, Bakal Calon Anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD), Capres, Cawapres, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sepenuhnya menjadi domain Partai.

Menyadari hal itu, Departemen Hukum dan HAM DPP Hanura mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Verifikasi ini penting karena verifikasi ini merupakan pintu masuk terutama dari parpol,” ujar Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Hanura, Petrus Selestinus di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Konsultasi juga dilakukan karena banyak calon yang terpilih kemudian bermasalah. Salah satunya ijazah palsu hingga terjerat kasus narkoba.

“Kenyataannya produk-produk dari pemilu dan pilkada, masih banyak kita temukan peristiwa-peristiwa, entah bupati yang punya ijazah palsu, narkoba, utang di bank macet, korupsi. Ini berarti ada yang salah dalam proses verifikasi,” kata Petrus.

Petrus mengatakan verifikasi merupakan salah satu bidang tugas Partai dalam melakukan Proses Rekrutmen untuk menempatkan sebanyak mungkin kader dalam lingkungan kekuasaan di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dll.

“Partai menjadi instrument penting karena menjadi pintu utama dalam menentukan seseorang untuk menjadi Calon atau Pasangan Calon dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, partai sangat berkepentingan dalam memikul tanggung jawab meneliti secara cermat keabsahan persyaratan semua Pasangan Calon/Calon, Rekam Jejak dan Syarat-Syarat Pencalonan, baik Administratif maupun Faktual yang harus dipenuhi oleh setiap Calon, karena melalui verifikasi yang cermat, Partai tidak bisa disusupi masuknya calon pemimpin yang rendah kualitas, kapasitas dan integritas moral serta kejujuran untuk jadi pemimpinan di masa yang akan datang.

“Verifikasi ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak memenuhi syarat tetapi merekayasa syarat-syarat agar bisa lolos dan meminimalisir kekeliruan Partai dalam menentukan seorang pasangan calo untuk diusung oleh Partai agar dipilih oleh rakyat pemilih dan sekaligus untuk menangkal serangan pihak lawan terhadap isu negative terhadap pasangan calon yang diusung Partai,” tuturnya.

Sementara itu, komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan KPU mengapresiasi kedatangan parpol untuk berkonsultasi terkait verifikasi calon. Seleksi calon ditegaskan Pramono berdasarkan dokumen yang dimiliki.

“KPU itu kan tugasnya itu sangat administratif sepanjang dokumen yang disyaratkan oleh UU ada itu bagi kami cukup,” ujar Pramono.

“Kami itu kan dalam beberapa hal hanya menerima hasil pemeriksaan, kaya BNN bebas narkoba, itu kan yang melaksanakan pemeriksaan sepenuhnya oleh BNN. Jadi kalau BNN menyerahkan keterangan bahwa dia bebas narkoba ya KPU harus terima,” sambungnya.

KPU ditegaskan Pramono berharap partai politik memaksimalkan fungsinya dalam menyeleksi calon.

“Jadi kita harapkan partai politik yang lebih memaksimalkan peran dan fungsinya untuk menjadi filter awal sebelum calon calon diajukan KPU baik Pilkada maupun legislatif,” ujar Pramono.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password