breaking news New

Petrus Selestinus : Ray Fernandes Cengeng dan Destruktif

Petrus Selestinus
Bagikan

JAKARTA – Ketua Umum DPP PDIP telah mengumumkan secara resmi nama Pasangan Calon Gubernur NTT 2018-2023, yaitu Marianus Sae dan Emi Nomleni. Marianus adalah Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Emi merupakan kader PDIP. Pasangan ini diusung oleh dua Partai Politik yakni PDIP dan PKB.

Pasca pengumuman paslon tersebut, beberapa pihak sontak mengungkapkan kekecewaan, terutama Ray Fernandes, kader PDIP yang juga Ketua DPC. PDIP TTU.

Menurut Ray Fernandes, PDIP meninggalkan kader-kader yang berkeringat dan telah bersikap pragmatis.

Namun, sikap Bupati TTU itu menuai respon dari Koordinator TPDI, Petrus Selestinus. Petrus mengatakan Ray memberikan alasan yang tidak logis. Menurut Petrus, keputusan yang diambil PDIP tentu melalui prosedur dan pertimbangan yang matang.

Ray Fernandes, sebagai kader PDI Perjuangan seharusnya mengetahui dinamika di internal PDIP.

“Yang namanya Kader PDIP apalagi mengaku sebagai kader yang telah berdarah-darah dan berkeringat untuk membesarkan Partai, sebetulnya Keputusan Ketua Umum DPP. PDIP mengusung Bacalon Gubernur NTT dari kader Partai lain untuk digadeng dengan kader PDIP secara berpasangan, bukanlah sesuatu hal yang baru dan bukan pula sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan bukan pula sesuatu yang salah atau dilarang,” kata Petrus.

Menurutnya, keputusan ini memiliki legitimasi yang tinggi, karena telah melalui proses yang panjang dengan mempertimbangkan segala aspek, tanpa ada maksud untuk menegasikan peran dan posisi kader-kader yang mengaku berkeringat darah dan air mata untuk PDIP.

Dikatakannya, struktur Partai di PDIP telah membudayakan siapapun Kader Partai yang ingin mengabdikan diri untuk bangsa ini melalui PDIP harus juga siap menerima dan mematuhi semua kondisi, norma, tradisi politik dan kebijakan DPP Partai yang secara kultur memang berbeda dengan budaya/kultur politik dan karakter Partai Politik lainnya.

“Sehingga suka tidak suka, itulah model dan tradisi berpolitik dalam iklim berpartai di PDIP terutama terkit dengan Pilkada dan Pilgub,” tuturnya.

Ia menambahkan, syarat utama sebagai kader PDIP adalah harus berjiwa besar karena dalam situasi tertentu bisa muncul keputusan atau sikap Politik Partai yang berbeda dan bertentangan dengan suara hati individu seorang Kader Partai bahkan suara mayoritas Kader Partai, karena kepentingan umum, bangsa dan negara menjadi prioritas.

Lebih jauh dikatakannya, model pengambilan keputusan DPP. PDIP dalam kasus Pilkada NTT 2018, harus menjadi contoh konkrit bahwa pertimbangan politik, soiologis dan psikologis tentang siapa yang bakal ditetapkan sebagai Bakal Calon sepenuhnya menjadi wewenang DPP dan di atas segala-galanya.

“Ada Hak Prerogatif Ketua Umum DPP. PDIP yang bisa diprediksi, bisa diantisipasi akan tetapi juga harus bisa diterima sebagai sebuah keputusan yang memiliki legitimasi publik, karena terkait dengan kepentingan kepemimpinan di NTT dimana PDIP sangat berkepentingan untuk menjaga dan mempertahankan NKRI dari upaya pihak lain untuk memecah-belah dan menjaga kebhinekaan Indonesia dalam bingkai NKRI,”

Petrus mengatakan, jika ada kader PDIP kemudian kecewa terhadap keputusan Ketua Umum DPP. PDIP tentang Bacalon Gubernur dan Wakil Gubrnur, termasuk untuk  NTT kepada Marianus Sae, Kader PKB  dan Emi Nolemi, Kader PDIP.

“Seharusnya hal itu sudah menjadi soal yang sangat biasa dalam tradisi berpartai di PDIP, selain karena Keputusan DPP. PDIP dimaksud sudah bisa diprediksi dan diantisipasi, juga keberatan atau koreksi terhadap Keputusan Ketua Umum DPP. PDIP dapat dilakukan melalui mekanisme internal Partai yang sudah diatur dalam Peraturan internal PDIP,”

Apalagi, Ray Fernandes adalah  Kader Partai PDIP yang juga sama-sama ikut dalam “fit and proper test” sebagai proses penjaringan dan penyaringan Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, yang secara mental harus sudah siap untuk lolos atau menerima kekalahan.

Karena itu, kata Petrus, reaksi Ray Fernandes, yang serta merta mundur dari jabatan Ketua DPC PDIP dan keluar dari keanggotaan Partai, sonder permisi, hanya karena pilihan DPP. PDIP jatuh pada Marianus Sae dan Emi Nonlemi adalah berlebihan.

“Ini jelas merupakan sikap cengeng yang berlebihan, emosional, tidak rational, dan kekanak-kanakan, tanpa menunjukan sikap kesatria dan jiwa besar sebagaimana layaknya seorang kader Banteng yang mengaku telah berkeringat darah dan air mata alias berdarah-darah untuk Partai. Sikap Ray Fernandes yang demikian justru jadi destruktif karena bertolak belakang dengan klaim dirinya sebagai Kader Partai yang berkeringat darah dan air mata yang menuntut sikap rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar dan jujur dalam bersikap,” tutur Petrus.

Dengan demikian, lanjut dia, maka “Ray Fernandes, sesungguhnya bukanlah seorang Kader Partai atau Kader Partai tetapi kalah kualitas atau berkualitas tetapi tidak memiliki kualifikasi untuk ikut dalam kontestasi Pilgub NTT yang dalam konstelasi politik terkini menuntut banyak syarat dan kriteria yang harus dimiliki dan itulah yang dihayati, dipahami dan diterima oleh mayoritas Kader PDIP di seluruh Indonesia”.

Ia menambahkan, Ray Fernandes ternyata Kader Partai yang memiliki sikap yang kontraproduktif dan berkarakter destruktif, karena hanya menggunakan akal sehat untuk hal yang sederhana sekalipun termasuk untuk mengukur apakah kualitas, elektabilias, popularitas, integritas dan kapasitas dirinya memadai dan mampu bersaing atau tidak dalam Pilgub NTT 2018 nanti.

“Ray Fernandes mengklaim sudah dua periode terpilih jadi Bupati dan menghasilkan jumlah kursi yang banyak di DPRD untuk PDIP, memang itu sebuah prestasi tetapi itu bukan karya pribadi seorang diri dan bukan karena faktor Ray Fernandes semata-mata, karena bagaimanapun kesadaran masyarakat TTU berpartai-pun harus menjadi jadi tolak ukur utama,” ucap dia.

Begitu pula, tambah dia, dengan syarat utama menjadi seorang Gubernur NTT bukanlah pada jumpah kursi DPRD yang dihasilkan dan bukan pula pada kriteria berapa periode seorang Kader Partai terpilih menjadi Bupati/Walikota. Untuk kebutuhan terkini kriteria untuk menjadi seorang Gubernur NTT menuntut banyak sayarat sehingga menuntut calon dengan kualifikasi yang sangat ketat.

“Lebih tragis lagi adalah, meskipun pernyataan pengunduran dirinya masih bersifat sepihak, masih memerlukan proses karenanya masih melekat pertanggungjawaban secara organisatoris selaku Ketua DPC dan Keanggotaan Partai kepada DPP. PDIP,  akan tetapi Ray Fernandes sudah mendeclare pernyataan dukungan atas nama dirinya dan kelompok pendukungnya ramai-ramai mendukung Bacalon lain di luar Partai Koalisi Pengusung Bacalon PDIP dan PKB,” terang Petrus

Dengan karakter destruktif dan kualifikasi kader yang gampang menyerah, sesunggunya Ray Fernandes bukanlah kader berkelas dan memenuhi kriteria kader untuk Partai Politik manapun. ia adalah kader karbitan, apalagi mengaku berdarah-darah dan berkeringat darah untuk PDIP, seolah-olah tanpa dia PDIP tidak ada apa apanya di Republik ini.

“Bukankah karena Partai pula maka Ray Fernandes nangkring sebagai Bupati TTU dua periode. Jika hanya karena gagal menempatkanmkadernya sebagai Calon Gubernur lantas memilih mundur dari PDIP secara total, mengapa tidak sekalian juga secara kesatria mundur dari jabatan Bupti agar lepas total dari keterkaitannya dengan PDIP,” pungkasnya .

Ia menyampaikan, menerima apapun Keputusan Megawati Soekarnoputri, adalah bagian dari tradisi berpartai di PDIP dan itulah tradisi dan konvensi sebuah Partai Poliik yang mewarisi tradisi berpartai berbasis masa tradisional peraih suara terbanyak secara nasional dalam beberapa kali pemilu pasca reformasi.

“Sebagai seorang Ketua Umum Partai Politik yang besar Megawati Soekarnoputri pasti telah mempertimbangkan segala aspek, secara matang dari aspek politik, geopolitik, integritas moral, komptensi, popularitas dan elektabilitas, dll. ketika menjatuhkan pilihannya pada Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT atas nama Marianus Sae-Emi Nomleni secara berpasangan dalam koalisi PKB dan PDIP untuk memenangkan Pilgub NTT 2018, demi kemajuan NTT di masa yang akan datang,” ucap dia.

Petrus yakin, bagi sebuah Partai sekelas PDIP, tentu keptusan DPP. PDIP dimaksud telah melalui berbagai pertimbangan yang rational dan terukur, terlebih-lebih harus memilih Marianus Sae yang kader PKB dengan modal 5 kursi di DPRD Provinsi, sementara PDIP dengan modal 8 kursi Anggota DPRD Provinsi NTT tetapi hanya menempatkan kadernya pada posisi Cawagub.

Pilihan demikian meskipun sakit dan mengecewakan kader, namun pilihan ini harus diterima sebagai konsekuensi dari sebuah Partai Politik yang sudah punya sistim dan mekanisme yang baku, apalagi pertimbangannya tidak semata-mata pada soal kuantitas jumlah kursi tetapi lebih kepada bagaimana merajut kebersamaan dalam menjaga NKRI, Pancasila dan, Bhineka Tunggal Ika.

Untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi NTT dan bagi Bangsa Indonesia, maka Keputusan PDIP dan PKB di satu pihak dan Partai Golkar dan Nasdem di pihak yang lain, harus dipandang secara obyektik dengan melihat sejarah politik Pilkada di DKI Jakarta, dimana Partai-Partai Politik inilah (PDIP, GOLKAR, PKB, NASDEM, HANURA, PKPI) secara konsisten berada pada barisan yang mengawal dan mempertahankan Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 dari upaya kelompok lain yang mencoba menggantikannya dengan ideologi lain.

“Dengan demikian pertimbangan pragmatis dan sempit bahwa Bacagub harus dari kader Partai sendiri harus mulai ditinggalkan, apalagi realitasnya hampir semua Partai Politik mengalami krisis kader dan krisis pemimpin dari  Kader Partai,” tutupnya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password