breaking news New

Pemuda NTT Desak Polri Segera Tuntaskan Kasus Viktor Laiskodat

Viktor B Laiskodat, salah satu Calon Gubernur NTT.
Bagikan

JAKARTA – Ketua Forum Pemuda NTT Untuk Pemilu Bermartabat, Wilvridus Watu meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera mempercepat proses penanganan kasus ujaran kebencian yang dilakukan kader partai Nasdem, Viktor B Laiskodat.

Diketahui, Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada polisi oleh 4 Partai Besar, yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat pada 7 Agustus 2017.

“Jangan sampai stigma Masyarakat tehadap Polri dan Dewan Kehormatan DPR melakukan tebang pilih dalam menegakkan hukum,” ujar Willy kepada Kabarnusantara.net, Selasa (9 /1/2018).

Namun, kata dia, sampai sekarang Viktor belum pernah dipanggil untuk mengklarifikasi kasusnya.

Pada tanggal 21 November 2017 pihak Bareskrim Polri sempat menyatakan menghentikan penyelidikan kasus ini, namun kemudian diralat Humas Polri.

Saat itu, Polri berjanji menunggu keputusan Dewan Kehormatan di DPR, namun sampai saat ini kejelasan Kasusnya tidak terendus lagi setelah Viktor mendeklarasikan dirinya maju di pilkada NTT.

“Sebagai orang NTT, saya khawatir, jika kasus ini tidak segera diproses untuk mendapatkan kepastian hukumnya, maka akan ada kesan ke publik bahwa pak Viktor calon Gubernur NTT kebal hukum, atau setiap kasus yang berhadapan dengan Viktor langsung mentok,” ucap Advokat PERADI dari Law Firm Wilvridus Watu, SH and Associates tersebut.

“Ini saya rasa harus ada proses percepatan untuk mencegah liarnya opini yang berkembang di NTT, sebelum Viktor mendaftar sebagai Calon Gubernur secara resmi ke KPU,” imbuhnya.

Willy berharap agar polisi bekerja lebih cepat untuk mengumumkan status Viktor Laiskodat.

“Apakah dihentikan proses penyelidikan kasus ujaran kebencianya dan permusuhan tersebut, sehingga tidak meninggalkan bermacam anggapan DI masyarakat, karena asas hukum kita adalah equality before the law atau persamaan di mata hukum,” tutur Willy.

Apalagi, kata dia, saat ini Viktor Laiskodat sudah mendeklarasikan untuk maju sebagai Calon Gubernur NTT.

“Jadi polri dan dan DPR segera memberikan kepastian hukum kasus pak Viktor, agar dengan dasar itu masyarakat NTT tidak ragu dalam memilih calon gubernurnya nanti,” kata dia.

Menurut Willy, apabila proses penyelidikan tidak dipercepat tentu proses hukum terhadap viktor akan ditangguhkan sesuai dengan Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 yang diteken Kapolri.

Surat itu mengatur bahwa seluruh laporan terhadap calon kepala daerah, termasuk walikota, bupati dan gubernur, yang berstatus sebagai terlapor saat memasuki tahapan Pilkada dan masa pendaftaran, harus ditangani setelah selesai Pilkada.

“Dasar dari itu jawaban kritis kita tentu selesai pilkada persoalan hukum pak Viktor berkaitan dengan laporan 4 partai besar terhadap dirinya baru diumumkan lagi setelah selesai Pilkada NTT,” tutup Advokat ini.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password