breaking news New

Pilkada Sikka, Paket ROMA Disarankan Ikat Kontrak Politik Dengan Hanura dan PKB

Bagikan

JAKARTA – Partai PKB  dan Partai HANURA telah secara resmi  menyatakan dukungan  untuk memuluskan pencalonan Robby Idong dan Romanus Wogaz (Paket ROMA), sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka 2018.

Menurut Koordinator TPDI Petrus Selestinus, sebagai Bacalon Perseorangan, maka dukungan 2 (dua) Parpol dengan jumlah 5 (lima) kursi di DPRD Sikka, merupakan tambahan energi politik yang sangat besar dan strategis secara politik, karena menyangkut persoalan kesinambungan dalam pemerintahan Sikka ke depan manakala Paket ROMA terpilih dalah Pilkada Sikka 2018.

“Ini adalah sebuah fenomena politik yang menarik untuk dianalisis dari aspek hukum dan politik, karena bagaimanapun posisi PKB dan Partai HANURA dengan jaringan  infrastruktur dan suprastruktur politik yang dimiliki di Sikka, tetapi memilih mendukung Paslon Independen tanpa syarat mahar politik,” kata Petrus kepada Kabarnusantara.net.

Hal itu, kata dia, sebuah pertanda bahwa politik berdemokrasi  di Sikka sangat dinamis dan cair, ketika kepentingan rakyat banyak menjadi tujuan bersama.

“Pilihan politik PKB dan Partai HANURA patut kita apresiasi dan harus dibudayakan dalam model berdemokrasi diseluruh Indonesia, untuk mendobrak arogansi kekuasaan Partai Politik dalam Pilkada,” ujarnya.

Namun, jelas dia, pada tataran suprastruktur politik Paket ROMA tetap memerlukan mitra pendukung di Parlemen seandainya Paket ROMA menang dalam Pilkada 2018.

“Oleh karena itu antara Paket ROMA di satu pihak dengan PKB dan HANURA di pihak yang lain, perlu membuat sebuah “kontrak politik” secara terbuka dan akuntable untuk menjamin kerjasama dan kesinambungan dalam pemerintahan ke depan, manakala Paslon Paket ROMA terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sikka 2018,” tutur Petrus.

Menurut Petrus, dukungan PKB dan HANURA dengan infrastruktur politik yang dimiliki Paket ROMA dipastikan berpotensi memenangkan kontestasi Pilkada 2018.

“Yang perlu dijaga adalah “harmonisasi” dan “kohesivitas sosial” antara Timses Paket ROMA, Parpol Pendukung (PKB dan HANURA) dan Paket ROMA sendiri, mengingat dinamika dan akselerasi politik pilkada Sikka 2018 sangat tinggi dan sangat rentan terhadap isue-isue, primordial bahkan black campaign yang selalu muncul dan mengancam pasangan calon tertentu pada setiap musim Pilkada,” terang Petrus.

Karena itu, kata dia, PKB dan Partai HANURA dengan Paslon Paket ROMA dan Timses perlu merumuskan sebuah mekanisme untuk membangun  infrastruktur politik.

“Pada posisi PKB dan Partai HANURA sebagai pihak yang memikiki perangkat pada tataran suprastruktur, harus mengambil posisi  untuk tetap mendukung kepemimpinan Paket ROMA, jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sikka 2018,” ucapnya.

Petrus menyatakan, di tataran infrakstruktur politik, mungkin tidak ada problem antara Timses Paket ROMA dengan jaringan struktur PKB dan Partai HANURA dalam membangun kerja sama mensukseskan pilkada 2018.

“Namun kondisinya akan berubah manakala pasangan bakal calon Paket ROMA terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sikka, maka dukungan politik untuk mengamankan kebijakan Bupati terpilih, terutama terhadap kebijakan yang memerlukan persetujuan dan kontrol DPRD sudah pasti akan mendapatkan resistensi dari mayoritas Anggota DPRD dari Partai Politik yang sejak awal  tidak mendukung atau menjadi oposisi,” Petrus menjelaskan.

Pada saat itulah, jelasnya, dukungan moral dan politik dari Partai PKB dan Partai HANURA serta dari Partai Politik lain sangat diperlukan agar bisa mengamankan program-program Bupati dan Wakil Bupati Sikka Paket ROMA.

“Dalam kondisi seperti ini, maka sangat diperlukan sebuah “kontrak politik” yang bersifat mengikat antara PKB dan  Partai HANURA di satu pihak dan Paket ROMA di pihak yang lain, yang mengatur secara jelas dan hubungan hukum pada tataran suprastruktur, demi menjaga stabilitas pemerintahan pasca pilkada 2018,” ujar dia.

“Mengapa perlu diikat, karena Paket ROMA, sebagai pasangan calon perseorangan tidak memiliki cantelan politik pada tataran suprastruktur, sehingga hubungan hukum antara Paket ROMA dengan PKB dan Partai HANURA perlu diatur dalam suatu “kontrak politik” dilakukan secara terbuka di hadapan para pendukuny, sehingga kontrak politik itu bisa mendapatkan legitimasi publik, politik dan terlebih-lebih mengikat secara hukum,  bermartabat, berasaskan keadilan dan demi kesinambungan pembangunan Sikka yang lebih baik, tutup Petrus.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password