breaking news New

TPDI : Mosi Tidak Percaya Bukan Cara Untuk Mengakhiri Jabatan Ketum Hanura

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang bersama Wiranto.
Bagikan

JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan bahwa di dalam AD/ART Partai Hanura tidak ada ketentuan yang mengatur mosi tidak percaya sebagai mekanisme untuk mengakhiri Jabatan Ketua Umum.

“Apabila kita cermati seluruh isi ketentuan AD dan ART serta Peraturan Organisasi Partai Hanura, maka kita tidak akan menemukan satupun pasal atau ayat yang mengatur tentang cara mengakhiri Jabatan Ketua Umum Partai melalui mekanisme “Mosi Tidak Percaya” sebagai mekanisme di luar forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Hanura,” kata Petrus Selestinus, Selasa (16/1/2018) di Jakarta.

Dengan demikian, menurut Petrus, langkah sejumlah fungsionaris Partai Hanura yang mencoba memberhentikan Oesman Sapta dari jabatan Ketua Umum Partai melalui mekanisme “Mosi Tidak Percaya” dan serta merta menunjuk Marsda. Daryatmo sebagai Plt. menjalankan fungsi Ketua Umum DPP Partai Hanura adalah langkah yang sia-sia, inkonstitusional dan menjerumuskan Partai Hanura dalam Pemilu.

Petrus menjelaskan, mekanisme Mosi Tidak Percaya itu tidak dikenal dalam AD & ART Partai. Selain itu Mosi Tidak Percaya tidak pernah jadi tradisi Partai Hanura sebagai cara mengakhiri jabatan seorang Ketua Umum Partai.

“Pengakhiran jabatan seorang Ketua Umum Partai, justru dipersulit oleh UU Partai Politik dan telah dijabarkan di dalam AD & ART Partai demi menjaga stabilitas dan kesinambungan Partai mewujudkan tujuan nasional,” ujar dia.

“Mengapa dipersulit, karena Jabatan Ketua Umum adalah penanggungjawab utama dalam mengemban visi dan misi Partai Hanura mewujudkan “tujuan nasional bangsa” dan “cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945”, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat,” imbuhnya.

Ia menegaskan, jabatan Ketua Umum DPP. Partai Hanura, adalah sebuah jabatan dengan fungsi konstitusionalitas yang sangat tinggi, yang lahir melalui keputusan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, yaitu: Munas atau Munaslub bukan Mosi Tidak Percaya yang lahir dari forum kumpul-kumpul di warung kopi.

“Munas atau Mnaslub itu sendiri oleh AD & ART Partai Hanura ditetapkan sebagai mekanisme konstitusional yang secara eksklusif berfungsi untuk memulai dan mengakhiri jabatan seorang Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Dengan demikian maka,  jabatan Ketua Umum Partai Hanura tidak boleh diakhiri hanya melalui “Mosi Tidak Percaya” hasil keputusan forum kumpul-kumpul di warung kopi,” ujar Petrus.

Ia menambahkan, jabatan Ketua Umum DPP. Partai Hanura menurut AD & ART Partai adalah penanggungjawab keseluruhan struktur organisasi dengan berbagai kewenangan yang dimiliki.

“Ada 3 (tiga) kewenangan eksklusif secara “dominus litis” bagi Ketua Umum Partai Hanura adalah : menetapakan calon Presiden dan Wakil Presiden bersama Ketua Dewan Pembina; menetapkan kader Partai di lembaga eksekutif tingkat nasional, calon Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Dewan Pembina; dan mengambil kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis dalam kondisi tertentu untuk penyelamatan Partai Hanura khususnya dalam mengikuti tahapan pemilu legislatif dan Pilpres,” jelasnya.

Fakta-fakta di lapangan, kata dia, membuktikan bahwa sebagian kader Partai Hanura, melalui rapat-rapat di luar Forum Rapat Partai Hanura telah mengangkat Marsekal Madya/Marsda. Daryatmo sebagai Plt. Ketua Umum DPP. Partai Hanura.

Petrus pun mempertanyakan pengambialihan jabatan Dr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum Partai Hanura hanya dengan kekuatan “Mosi Tidak Percaya”.

“Untuk kepentingan apa dan siapa, sebagian kader Partai justru menjerumuskan diri ke dalam tindakan yang inkonstitusional,” ucap Petrus.

Petrus menuturkan bahwa upaya untuk menggantikan posisi Ketua Umum Partai Hanura yang saat ini dipimpin oleh Oesman Sapta Odang adalah sia-sia.

“Jika Marsda. Daryatmo dkk., bertujuan merebut 3 kewenangan Ketua Umum yang eksklusif dan dominus litis di atas, maka ini adalah sebuah kudeta yang gagal total,” kata Petrus.

Menurutnya, penunjukan Marsda. Daryatmo tidak konstitusional karena melanggar AD & ART. Selain itu juga Partai Hanura tidak berada dalam posisi lowong atau kekosongan jabatan Ketua Umum, karena Dr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum Partai Hanura berada dalam keadaan sehat, tidak berhalangan tetap, tidak diberhentikan, tidak terkena tindak pidana dan tidak terbukti melanggar AD & ART.

Petrus pun meminta Kementerian Hukum & HAM RI untuk tidak terjebak dalam permainan murahan ini dan tidak memproses permohonan pergantian kepengurusan DPP. PARTAI HANURA a/n. Plt. Ketua Umum Marsda. Daryatmo dan Sekjen Sarifudding Suding, SH. MH.

“Karena Kepengurusan mereka merupakan produk yang inkonstitusional. Partai HANURA sedang berada pada posisi mempersiapkan diri mengikuti pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, satu dan lain UU Partai Politik tidak mengakui dan mengenal dualisme kepengurusan dalam Partai Politik, sebagaimana cikalbakalnya sudah nampak dalam manuver Mosi Tidak Percaya,” tutupnya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password