breaking news New

Sah! Hanya Kepengurusan OSO yang Berhak Mewakili Partai Hanura

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang bersama Harry Lontung.
Bagikan

JAKARTA, Kabarnusantara.net – Ketua Departemen Hukum Bidang Penyelesaian Konflik Internal DPP. Partai HANURA, Petrus Selestinus menghimbau seluruh kader Partai Hanura, KPU, Partai Politik Pengusung dan Paslon dalam pilkada 2018 untuk tidak melakukan hubungan hukum dan organisatoris dengan Kepengurusan DPP. Partai Hanura, versi Daryatmo dan Sariffuddin Sudding.

Diketahui, kepengurusan versi Daryatmo dibentuk melalui Munaslub tanggal 18 Januari 2018.

Petrus mengatakan, secara hukum Kepengurusan DPP Partai Hanura yang diketuai Oesman Sapta Odang (OSO) sah.

Hal itu berdasarkan SK. Menteri Hukum & HAM RI, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2018. “Maka secara hukum pemerintah dan masyarakat hanya mengakui keberadaan Dr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum dan Harry Lontung Siregar, sebagai Sekjen,” tegas Petrus kepada Kabarnusantara.net, Kamis (18/1/2018) malam.

Dengan demikian, jelas Petrus, kepengurusan DPP. Partai Hanura produk Munaslub Bambu Apus, Cipayung, pada tanggal 18 Januari 2018, harus dianggap tidak pernah ada.

Alasannya, kata dia, masyarakat dan pemerintah tidak akan mengakui keberadaannya.

“UU Partai Politik sendiri secara tegas melarang “anggota Partai Politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama. Dalam hal dibentuk kepengurusan atau Partai Pokitik yang sama, keberadaannya tidak diakui oleh UU Partai Politik,” ucap Petrus Selestinus.

Petrus menambahkan, UU Partai Politik dan SK Menteri memberikan legalitas dan legitimasi yang kuat terhadap jabatan Ketua Umum dan Sekjen DPP. Partai Hanura di bawah pimpinan Oesman Sapta dan Harry Lontung Siregar.

Dengan demikian, kepengurusan OSO merupakan satu-satunya pengurus yang sah dan berhak mewakili Partai Hanura ke dalam dan ke luar, melakukan hubungam hukum dan orgnisatoris dengan orang atau Badan Hukum manapun, termasuk berhak mengikuti Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

“Seluruh jajaran pengurus Partai Hanura mengapresiasi sikap Menteri Hukum & HAM karena secara cepat merespons tanda tanya publik tentang tiga hal mendasar terkait perbedaan pendapat dan sikap sebagian kecil kader Partai menyelenggarakan Munaslub Partai Hanura untuk memilih Ketua Umum baru pengganti Oesman Sapta,” ungkap Advokat senior ini.

Tiga hal mendasar yang menjadi tanda tanya publik adalah : Pertama, apakah Munaslub yang diselenggarakan oleh sebagian kader Partai Hanura itu sah atau tidak;

Kedua, apakah pemecatan DPP. Partai Hanura terhadap Sarifuddin Sudding itu sah atau tidak; dan Ketiga, apakah pengangkatan Sekjen baru Harry Lontung Siregar itu sah atau tidak.

“Sikap Menteri Hukum & HAM RI yang mengesahkan Pergantian jabatan Sekjen DPP. Partai Hanura dari Sariffuddin Sudding kepada Harry Lontung dan sejumlah pengurus DPP lainnya, memberi pesan kuat bahwa pemerintah konsisten tunduk pada Undang-Undang dan karenanya hanya mengakui keabsahan kepengurusan DPP. Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta,” tuturnya.

Dikatakan Petrus, pemberhentian terhadap Daryatmo dkk dari kepengursan Partai Hanura merupakan langkah bersih-bersih di internal Partai Hanura yang telah diakui sah oleh Menteri Hukum & HAM sebagaimana terbukti dari diterbitkannya SK. Pengesahan Pergantian Kepengurusan DPP. Partai Hanura pimpinan Dr. Oesman Sapta.

“Sikap responsif Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly, telah memberikan kepastian hukum kepada Partai Hanura dan Masyarakat tentang keabsahan langkah organisatoris.Dr. Oesman Sapta menyelamatkan Partai Hanura dari ancaman dualisme kepengurusan yang lahir dari perilaku inkonstitusional segelintir kader Partai Hanura melalui apa yang disebut Munaslub,” pungkas dia.

Petrus menyebutkan, keputusan Menteri akan menjadi pelajaran yang sangat berharga dan merupakan bagian dari pendidikan politik yang sangat baik yang dilakukan oleh Partai Hanura dan Pemerintah bagi setiap insan politik dalam mengelola Partai Politik manapun.

“Hal lain yang sangat melegahkan adalah sikap Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly yang responsif mengesahkan perubahan kepengurusan Partai Hanura yang diusulkan oleh Ketua Umum Oesman Sapta,” ujar Petrus.

Petrus yakin hal itu akan menutup pintu terhadap potensi lahirnya dualisme kepengurusan DPP. Partai Hanura. “Karena dengan demikian Pemerintah tidak akan mengakui kepengurusan Partai Hanura yang lahir atau akan lahir dari forum rapat apapun yang dilakukan oleh Marsda. Daryatmo dan Sariffuddin Sudding,” tutup Petrus.

Editor : Steven

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password