breaking news New

Kubu Sariffuddin Bisa Dipolisikan Karena Lima Dosa Politik Ini

Bagikan

JAKARTA – Ketua Departemen Hukum Bidang Penyelesaian Konflik Internal DPP Partai Hanura, Petrus Selestinus menyebutkan lima dosa asal sebagai dosa politik Daryatmo dan Sariffuddin Sudding membentuk kepengurusan ganda Partai Hanura.

Yang pertama, Munaslub diselenggarakan tanpa didukung alasan yuridis menurut AD dan ART (Ketua Umum berhalangn, Mengundurkan diri secara tertulis, Melanggar AD & ART, dan didukung 2/3 DPD dan 2/3 DPC).

Kemudian yang kedua, Munaslub dilakukan tanpa ada Rapat DPP Partai dan  tanpa ada Keputusan Dewan Kehormatan Partai.

Yang ketiga, jumlah peserta yang hadir di dalam Munaslub tidak memenuhi quorum dan terdapat manipulasi peserta Munaslub.

Keempat, Munaslub diselengarakan setelah Daryatmo, Sariffuddin Sudding dkk., diberhentikan dari keanggotaan dan Kepengurusan DPP. Partai Hanura.

Lalu terakhir, keberadaan DPP. Partai Hanura versi Daryatmo dan Sariffuddin Sudding melanggar larangan pasal 26 UU Partai Politik.

Menurut Petrus, 5 dosa politik Daryatmo dan Sariffuddin Sudding di atas, dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.

“Maka bagi kader Partai Hanura terutama DPD dan DPC Partai Hanura yang merasa dirugikan secara pidana dan perdata akibat perbuatan Daryatmo dan Sudding, silahkan menuntut pertanggungjawaban secara pidana,” kata Petrus.

Hal itu menurutnya, dapat dilakukan dengan melaporkan ke Kepolisian dan menggugat secara perdata untuk menuntut ganti rugi kepada Daryatmo dan Sariffuddin Sudding dkk melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai domisili Daryatmo dan Sariffuddin Sudding.

Petrus menambahkan, fakta-fakta hukum yang mutlak ada adalah, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Partai Hanura berada dalam keadaan mendesak  atau luar biasa yang mengharuskan adanya Munaslub.

Petrus menjelaskan, syaratnya Munaslub adalah, pertama, Ketua Umum DPP. Partai Hanura Dr. Oesman Sapta dalam keadaan tidak aktif memimpin Partai Hanura sehingga mengancam Partai Hanura tidak dapat menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kedua, Ketua Umum Dr. Oesman Sapta berada dalam keadaan berhalangan. k
Ketiga, Ketua Umum mengundurkan diri secara tertulis dan keempat Ketua Umum melanggar AD & ART Partaia Hnura.

“Oleh karena Dr. Oesman Sapta dalam keadaan aktif memperjuangkan Partai Hanura sesuai dengan tugas dan tangung jawab eksklusifnya yaitu Partai Hanura harus ikut pemilu, Ketua Umum dalam keadaan sehat/tidak berhalangan, tidak mengundurkan diri dan tidak melanggar AD & ART, maka penyelenggaraan Munaslub oleh Daryatmo dan Sarifudin Sudding dkk., merupakan Perbuayan Melanggar Hukum yang merugikan  Partai Hanura,” tutur Petrus.

Karena itu, menurut Petrus, bukan saja kader-kader Partai Hanura berhak menuntut ganti rugi, melainkan DPP. Partai Hanura berhak pula menuntut ganti rugi kepada Daryatmo dan Sariffuddin Suding dkk., ke Penqadilan Negeri secara perdata.

” Hal itu adalah sebagai wujud pendidikan politik secara konkrit, karena menuntut hak itu bukti Partai telah menyadarkan kadernya mengerti akan hak dan kewajibannya,” tutupnya.

Editor : Steven

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password