Beranda Pendidikan Mahasiswa Tolak UU MD3, PMKRI Siap Ajukan Judicial Review

Tolak UU MD3, PMKRI Siap Ajukan Judicial Review

0

Jakarta, Kabarnusantara.net – Revisi Udang Undang tentang MPR DPR dan DPD (UU MD3), menimbulkan Pro dan Kontra di tengah Masyarakat. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tetap berada di garis perjuangan untuk terus mengawal dan memperjuangkan yang sekiranya tetap menjadi substansi kedaulatan rakyat.

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Yuventus Prima Yoris Kago dalam keterangan tertulisnga kepada kabarnusantara.net mengatakan bahwa PMKRI Akan tetap melakykan konsolidasi secara nasional dan siap untuk melakukan judicial review ke MK.

“PMKRI Se-Indonesia bergerak untuk melakukan konsolidasi dan protes terhadap kebijakan yang bagi PMKRI,melawan arus kedaulatan rakyat dan menodai iklim demokrasi. PMKRI tetap kokoh menolak UU MD3 dan berinisiatif untuk membentuk tim hukum bersama elemen masyarakat lainnya guna mengajukan Judicial Review di MK.” Papar Juve.

Juve juga menerangkan bahwa UU MD3 menjadikan Badan legislatif sebagai lembaga Super Body.

“UU MD3 kini menjadi benteng kokoh imunitas wakil rakyat kita. UU tersebut sedianya menjadi lokomotif moralitas hukum untuk menjaga check and balances, bukan menjadi instrumen yang menguatkan dan menjadikan DPR sebagai lembaga Super Body.” Terang Juve dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/02/2018)

PMKRI Juga memberikan poin-poin yang sekiranya perlu dikaji secara mendalam, berkaitan dengan UU MD3 tersebut.

1. Pasal 73, dimana polisi diwajibkan membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR.
PMKRI melihat pasal tersebut berpeluang menyeret kepolisian ke ranah politik.

2. Pasal 122 huruf k. Pasal tersebut mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini menunjukan superioritas DPR yang berlebihan. Ada upaya membungkam kritik yang dialamatkan terhadap DPR.

3. Pasal 245. Pasal itu mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin.
Pasal ini melawan konstitusi. Sebab, hak imunitas anggota DPR berlaku untuk semua tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. (KbN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here