Wabup Maria dan DPRD Mabar Tetapkan 12 Ranperda Menjadi Perda Baru

Labuan Bajo, Kabarnusantara.net – Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong, PhD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Propinsi NTT resmi menetapkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Baru dalam Rapat Paripurna Tahun Dinas 2017 dengan agenda laporan Tim Asistensi DPRD Mabar terhadap 16 Ranperda dan nota pengantar perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Rapat itu berlangsung, Selasa, 1 Agustus 2017, di Ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Pantauan kabarnusantara.net, Rapat Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Mabar, Abdul Ganir, SH. Turut hadir Anggota DPRD Mabar, Sekda Mabar, para Asisten dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Pemerintah Kabupaten Mabar.

Sebelum 12 Ranperda itu ditetapkan menjadi Perda baru Badan Pembentukan Perda DPRD Mabar menyampaikan laporan Tim Asistensi terhadap 16 Ranperda. Laporan ini dibacakan oleh Ketua Badan Pembentukan Perda Mabar, Marselinus Jeramun, SE dihadapan Peserta Rapat Paripurna dan dilanjutkan oleh Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Mabar, Sewarwargading SJ Putra.

16 butir Ranperda itu terdiri dari 3 Ranperda inisiatif DPRD Mabar dan 13 butir Ranperda usulan. Namun dalam hasil Rapat Paripurna itu Peserta Rapat hanya memutuskan 12 Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda baru, sedangkan 4 Perda lainnya masih harus dilakukan konsultasi lanjutan ke tingkat pusat agar dapat disesuaikan dengan peraturan Perundang – Undangan terbaru.

Adapun keduabelas (12) Perda yang ditetapkan, antara lain:
1. Perda Tentang Kepariwisataan
2. Perda Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Distabilitas
3. Perda Tentang Penanggulangan HIV/AIDS
4. Perda Tentang Bangunan Gedung
5. Perda Tentang Pengelolahan Barang Milik Daerah
6. Perda Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
7. Perda Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Perda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Mabar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Wae Mbeliling
9. Perda Tentang Penyertaan Nota Daerah Pada PT BANK NTT
10. Perda Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Mabar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan Pertambangan Rakyat
11. Perda Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Mabar Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pengumpulan Dana Atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian
12. Perda Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mabar Tahun 2017.

Keduabelas (12) Perda ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi rujukan umum bagi Pemerintah dan Masyarakat dalam kehidupan sehari – hari (Berto Davids/KbN).

<

Komentar

Loading Facebook Comments ...

Login

Welcome! Login in to your account

Remember meLost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register