Ketum Partai Pendukung Ditangkap KPK, Citra Jokowi Semakin Positif

Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi pada 15 Maret diapresiasi banyak pihak sebagai langkah hukum murni untuk memberantas korupsi.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengapresiasi KPK karena bekerja on the track.

“OTT KPK terhadap Ketua Umum PPP Rommy dkk., yang terjadi menjelang pemilu membuktikan bahwa KPK tetap “on the track” menjalankan tugas dan kewajibannya,” kata Petrus kepada Wartawan, Sabtu (16/3/2019) di Jakarta.

Presiden Jokowi, tambah Petrus, tetap melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas-tugas lainnya sebagai Capres 2019, tanpa halangan apapun.

“Artinya KPK murni menjalankan tugas UU begitu pula Presiden juga tidak mempolitisasi pelaksanaan tugas KPK termasuk dalam OTT KPK terhadap Rommy. Presiden Jokowi tidak bergantung kepada KPK dan sebaliknya KPK-pun tidak bergantung kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas-tugas komstitisional masing-masing,” jelas dia.

Petrus mengatakan, OTT Ketua Umum PPP Romi membawa dampak positif tidak saja bagi KPK akan tetapi juga bagi Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia.

“Dengan demikian kekhawatiran sejumlah pihak bahwa OTT KPK terhadap Romi Ketua Umum PPP sebagai Partai Politik dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin akan berpengaruh menurunkan elektalibilitas Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, hal itu tidak benar, karena publik justru mengapresiasi pimpinan KPK dan Jokowi sebagai pemimpin yang tetap konsisten menjaga “independensi” KPK, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh UU.”

Ia menambahkan, meskipun efek Elektoral dan Elektabilitas Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin akan terus bertambah tinggi, akan tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan OTT KPK, karena ini memang tugas KPK, apalagi PPP sendiri menyikapi OTT KPK ini sebagai sesuatu hal yang positif dan tetap mendukung dan menghormati KPK memproses hukum lebih lanjut.

“KPK sudah berkali-kali memberikan garansi bahwa dalam bertindak KPK tidak akan terpengaruh dengan proses politik, baik selama pilkada maupun pemilu dan pilpres 2019. Bagi KPK penindakan yang dilakukan pada masa pemilu merupakan pendidikan politik yang baik terutama dalam membangun sistem penegakan hukum dan demokrasi yang berkeadilan dalam rangka menciptakan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN. Prospek pemberantasan korupsi di masa yang akan datang akan tetap mendapat dukungan penuh dari publik, karena KPK ikut bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin lokal dan nasional yang bersih dan bebas dari KKN, yang hingga saat ini belum berhasil.”

Advokat ini menegaskan bahwa hanya di era Jokowi, pemberantasan korupsi terus berlanjut tanpa intervensi dan tanpa ada kebijakan penundaan melakukan proses hukum ata alasan Pemilu Legislatif maupun Pilpres.

Artinya, kata dia, di era Jokowi penegakan hukum ditempatkan di atas segala kepentingan lain, kawan atau lawan diperlakukan sama, terlebih-lebih independensi KPK tidak dikurangi sedikitpun.

“OTT terhadap Ketua Umum PPP Rommy dkk di Surabaya merupakan bukti yang kesekian kalinya bahwa di era Jokowi setiap institusi Penegak Hukum tetap dipercaya menjalankan peran dan fungsinya secara bertanggung jawab tanpa ada intervensi apapun juga.”

“Jika di era SBY pola penindakan dimulai dari pinggir atau motode makan bubur panas (dari hilirnya), maka di era Jokowi pola pemberantasan korupsi dimulai dari hulunya yaitu yang disasar adalah pucuk pimpinan Partai Politik, anggota dan pimpinan DPR, DPD RI dan DPRD dan juga pimpinan Lembaga Tinggi negara lainnya,” tutur Petrus. (CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here