Kabarnusantara.net – Semua organ penting Penyelenggara Pemilu 2019 (KPU, BAWASLU dan DKPP) harus mencermati dan merespons dugaan masyarakat akan adanya permainan mafia dalam proses seleksi Komisioner KPU Provinsi NTT, bahkan ada pengamat politik yang meminta agar proses seleksi anggota Komisioner KPU NTT dihentikan karena ditenggarai ada sebagian calon peserta merupakan titipan kelompok tertentu.
Demikian disampaikan oleh koordinator TPDI Petrus Selestinus kepada kabarnusantara.net, Minggu (1/12/2018) di Jakarta.
Petrus menyampaikan, meskipun tanpa menyebut siapa kelompok tertentu dimaksud, akan tetapi dugaan kuat kelompok tertentu yang dimaksud adalah oknum-oknum yang berasal dari Parpol-parpol yang merasa punya jaringan kekuasaan bahkan dari jaringan incumbent anggota DPR RI yang ingin pertahankan kursinya tanpa mau berkeringat.
“Ini adalah budaya penyakit warisan yang selalu muncul pada setiap pemilu dan pilkada,” kata Petrus.
“Potensi melahirkan daya rusak yang tinggi hingga menurunkan kualitas demokrasi pada setiap pemilu dan pilkada justru dari permainan menempatkan calon titipan pada setiap Kabupaten dalam satu Provinsi. Inilah yang menyebabkan para calon muka lama yang tidak pernah memperhatikan kondisi sosial masyarakat di NTT ketika rakyat menjerit, tetapi mereka selalu sukses meraih suara paling tinggi melebihi perolehan suara calon-calon yang lain pada setiap pemilu,” sambungnya.
Karena itu, ujar Calon Anggota DPR RI dari Partai Hanura ini, kalau saja budaya titip calon dan meloloskan calon titipan dalam setiap seleksi Komisioner KPU tidak diakhiri maka Pemilu dan KPU hanya akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang tidak berintegritas moral yang baik karena mereka lahir dari Komisioner Penyelenggara Pemilu yang tidak berintegritas moral yang baik sebagai akibat adanya KKN dalam seleksi Komisioner KPU.
“Inilah yang harus diperhatikan dan diakhiri oleh pemerintah terutama dalam proses seleksi melahirkan Komisioner Penyelenggara Pemilu di setiap Provinsi,” tegas advokat senior ini.
“Adanya permintaan agar proses seleksi Komisioner KPU NTT pertanda ada yang salah bahkan kesalahan itu sangat fatal tetapi dibiarkan bahkan dianggap tidak ada masalah. Inilah yang menyebabkan setiap pemilu hanya melahirkan Anggota DPR yang bermental korup pada ngumpul di Senayan dan di setiap Provinsi dan Kabupaten menjadi target OTT KPK dan menjadi penghuni LP Sukamiskin dll,” tutupnya. (CBN)
