Malang.KabarNusantara.Net – Dalam geopolitik modern, pangan tidak lagi sekadar soal perut kenyang. Ia telah menjelma menjadi alat tekanan, penentu stabilitas, bahkan indikator legitimasi sebuah pemerintahan. Sejarah Indonesia mencatat, setiap transisi kekuasaan selalu diiringi gejolak harga beras. Bukan kebetulan. Karena di negeri agraris ini, pangan—khususnya beras—adalah simbol ketahanan negara.
Maka tak heran, saat pemerintah Prabowo–Gibran mulai berjalan dengan situasi ekonomi yang tidak ideal—PHK massal, daya beli merosot, hingga prediksi ancaman resesi—publik tetap tenang. Sebab satu hal penting: kebutuhan dasar berupa pangan, khususnya beras, masih tersedia dan terjangkau.
Di tengah tekanan ekonomi global dan ketegangan rantai pasok dunia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan manuver taktis yang mengubah lanskap pertanian nasional. Ia mengguncang internal kementerian dengan menindak tegas permainan pupuk. Hasilnya bukan main: pupuk tersedia, petani semangat, panen melimpah, dan harga gabah menguntungkan. Cadangan beras bahkan mencapai rekor 4 juta ton lebih.
Namun di sinilah letak problem mendasarnya. Di tengah stok melimpah, justru harga beras di pasar melonjak. Pasar Induk Cipinang sebagai barometer nasional malah mendesak pelepasan cadangan beras impor 1,5 juta ton. Wajar jika publik curiga, apakah benar ada stok melimpah? Ataukah ini permainan lama dari aktor-aktor lama yang kembali beraksi?
Investigasi cepat Mentan membuktikan ada manipulasi data distribusi beras dan dugaan rekayasa harga oleh 212 produsen beras. Temuan ini mengungkap bahwa sebagian besar produk mereka tidak sesuai standar mutu, berat, bahkan menyalahi aturan harga eceran tertinggi (HET). Ironisnya, ketika langkah penegakan hukum dilakukan, muncul tekanan dari elit tertentu. Fakta ini menunjukkan bahwa urusan pangan telah menjadi arena pertarungan kekuasaan, bukan sekadar urusan logistik.
Yang lebih mencemaskan, para spekulan pangan ini telah eksis sejak era Orde Baru. Jaringan mereka kuat, resisten terhadap regulasi, dan kerap menjadi biang gejolak harga setiap menjelang hari besar keagamaan. Mereka bukan hanya pedagang, tapi pemilik kekuasaan ekonomi yang bisa menggoyang legitimasi politik.
Dalam situasi global yang rawan—krisis iklim, harga energi naik, perang dagang, dan perlambatan pertumbuhan dunia—negara-negara berlomba mengamankan pangan. Sudah semestinya Indonesia melakukan hal serupa. Penugasan TNI dan Polri untuk menjaga distribusi pangan adalah bentuk keseriusan negara. Namun tindakan ini harus dibarengi keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten kepada pelaku kejahatan pangan. Tak boleh ada kompromi.
Jika 212 perusahaan terbukti bersalah dan tidak dijatuhi sanksi tegas, maka bukan hanya hukum yang kehilangan wibawa, tapi negara pun akan tampak kalah dalam mengatur sektor yang paling vital: pangan.
Thomas Hobbes dalam Leviathan menulis, negara harus hadir sebagai kekuatan penyeimbang agar rakyat hidup tertib dan sejahtera. Kini, saatnya negara membuktikan, bahwa ia lebih kuat dari para mafia pangan yang selama ini menyandera kehidupan rakyat.
Rakyat menunggu. Apakah harga beras masih akan “naik wajar” saat menjelang Lebaran nanti? Atau akankah ini menjadi era baru, di mana mafia pangan benar-benar kehilangan taringnya?
